DPRD KALIMANTAN TENGAHHEADLINE

DPRD Kalteng Dorong Pemerintah Perhatikan Guru di Program Sekolah Rakyat

12
×

DPRD Kalteng Dorong Pemerintah Perhatikan Guru di Program Sekolah Rakyat

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Hero Harapanno Mandouw.

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapanno Mandouw, menegaskan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat harus disertai dengan jaminan hak serta kesejahteraan guru.

Ia mengingatkan, keberhasilan program pendidikan ini sangat ditentukan oleh peran tenaga pendidik sebagai garda terdepan.

“Guru adalah ujung tombak Sekolah Rakyat. Jangan sampai kesejahteraan mereka terabaikan hanya karena fokus pada teknis pembelajaran,” kata Hero di Palangka Raya, Kamis (21/8/2025).

Menurut Hero, perhatian pemerintah tidak boleh berhenti pada penyediaan sarana dan prasarana sekolah semata.

Baca Juga  Bawaslu Palangka Raya Perkuat Kelembagaan Pengawasan Bersama Mitra Strategis

Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, perlu memikirkan dukungan nyata bagi para guru, terutama yang bertugas di pelosok.

Ia mengingatkan, minimnya fasilitas dan kesejahteraan berpotensi mendorong guru untuk lebih memilih mengajar di kota. Jika hal ini terjadi, pemerataan pendidikan akan sulit tercapai.

“Insentif dan fasilitas layak harus diberikan, terutama bagi guru yang mengabdi di Sekolah Rakyat di daerah terpencil. Mereka menghadapi tantangan lebih berat dibandingkan guru di perkotaan,” tegasnya.

Baca Juga  Momentum HUT RI ke 80, Ketua DPRD Kalteng Serukan Perkuat Persatuan Membangun Daerah

Selain insentif, Hero juga mendorong adanya program pendampingan berkelanjutan dari pemerintah agar para guru merasa dihargai.

Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga dedikasi mereka dalam mendidik generasi muda agar memiliki daya saing.

“Sekolah Rakyat adalah program bagus, tapi tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan berkesinambungan adalah kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Hero. (dd)

Baca Juga  OJK Mantapkan Penyidikan untuk Lindungi Industri Keuangan
+ posts