PALANGKARAYA – Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kalteng, Muhammad Reza Prabowo mengatakan Pemprov Kalteng berkomitmen dan siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintah Pusat yang digagas oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Reza menuturkan, sebagai bentuk dukungan itu pihaknya saat ini tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis agar pelaksanaan program MBG tersebut bisa berjalan lancar khususnya di Kalteng.
“Ini merupakan program perdana yang membutuhkan kesiapan pemda. Tentu kami harus mengantisipasi segala kemungkinan, termasuk dalam hal koordinasi dan pendanaan,” kata Reza baru-baru ini.
Ia menjelaskan, mekanisme pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pusat pelaksanaan program ini memiliki tiga opsi, yaitu melalui Badan Gizi Nasional (BGN), institusi mandiri, atau kolaborasi antara yayasan dengan BGN.
Diungkapkannya bahwa, dalam pertemuan sebelumnya Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran telah memberikan arahan agar alokasi anggaran sebesar Rp70 miliar segera disiapkan untuk membangun fasilitas SPPG.
Di Kalteng sendiri khususnya Kota Palangka Raya ada tiga SPPG yang telah beroperasi dengan tambahan beberapa lokasi dalam tahap perencanaan yakni di Kobar, Kotim, Kapuas, dan Seruyan.
Pemprov Kalteng merencanakan pembangunan 18 SPPG baru yang tersebar di 14 kabupaten/kota, menyesuaikan jumlah penduduk dan calon penerima manfaat, seperti anak-anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga sekolah keagamaan dan pesantren.
Selain itu, program ini juga menyasar ibu hamil dan menyusui sebagai bagian dari upaya penanganan stunting.
“Penentuan lokasi SPPG mempertimbangkan aksesibilitas dan jumlah peserta didik di wilayah tersebut. Misalnya, di Palangka Raya jumlah sekolah cukup banyak, sehingga akan ada tambahan dua SPPG di sini,” ucapnya.
Diungkapkannya juga pada 13 Januari 2025 lalu salah satu SPPG di Bukit Kenanga mulai menjalankan program makan bergizi gratis untuk 3.039 penerima manfaat.
Dua SMA terdekat, yakni SMA Karya dan SMA Garuda, menjadi prioritas dalam pelaksanaan program MBG ini.
“Kapasitas satu SPPG maksimal melayani 3.000 – 4.000 penerima. Karena itu, kami harus bijak menentukan kuota agar sesuai dengan kapasitas fasilitas,” ujarnya.
Dirinya menegaskan, pelaksanaan program ini masih dalam tahap pionir. Pemda akan terus memantau perkembangan dan memperbaiki sistem secara bertahap.
Ia juga berharap petunjuk teknis dari kementerian terkait segera diterbitkan agar penggunaan anggaran lebih terarah.
“Kami di Kalteng berkomitmen penuh untuk mendukung kebijakan strategis Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Semoga program ini berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tukasnya. (dd)
