![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Komisi II DPRD Kalteng mendorong seluruh perusahaan tambang di wilayah setempat untuk mencontoh penerapan pengelolaan pasca tambang yang dilakukan PT Adaro di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Habib Sayyid Abdurrahman, menyampaikan bahwa hasil kunjungan kerja pihaknya ke lokasi tambang PT Adaro beberapa waktu lalu menunjukkan adanya keseriusan perusahaan dalam menangani dampak pasca tambang secara komprehensif.
“Dari hasil peninjauan langsung, kami melihat bagaimana PT Adaro menjalankan tahapan penanganan pasca tambang dengan baik. Tidak hanya sebatas pemulihan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar,” ungkap Habib, Senin (13/10/2025).
Ia menilai, langkah PT Adaro dalam mengintegrasikan program pemberdayaan masyarakat dengan upaya pemulihan lahan pasca tambang merupakan contoh penerapan tanggung jawab sosial yang ideal.
“Selain melakukan reklamasi dan rehabilitasi lingkungan, mereka juga aktif membantu masyarakat sekitar melalui berbagai program peningkatan ekonomi dan kesempatan kerja. Ini patut menjadi teladan bagi perusahaan tambang lainnya,” ujarnya.
Habib menambahkan, keberhasilan pengelolaan pasca tambang tidak hanya diukur dari kondisi lingkungan yang pulih, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi setelah aktivitas pertambangan berakhir.
“Kami berharap setiap perusahaan tambang di Kalteng memiliki komitmen yang sama, tidak hanya mengambil sumber daya alam, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal agar mereka tidak hanya menempati posisi di level bawah.
“Pemberdayaan sumber daya manusia lokal harus menjadi perhatian serius. Kami ingin masyarakat Kalteng bisa mengisi posisi strategis di perusahaan, bahkan hingga ke jajaran manajemen,” katanya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD Kalteng juga berencana mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi terkait pasca tambang, agar setiap perusahaan memiliki kewajiban jelas dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar tambang. (dd)
