![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah, terutama dalam menghadapi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
Harga beras menjadi perhatian utama karena mengalami peningkatan cukup signifikan dan memberikan kontribusi terhadap laju inflasi. Upaya menjaga kestabilan harga juga menjadi penting untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah kebutuhan pangan yang terus berjalan.
Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (3/11/2026).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan harga beras di berbagai daerah.
Dalam arahannya, ia meminta pemerintah daerah segera memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog untuk meningkatkan intensitas operasi pasar, terutama di wilayah yang mengalami kenaikan harga beras.
Tomsi mengungkapkan, kenaikan harga beras secara tahunan telah melampaui 17 persen. Dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp14.500, peningkatan harga mencapai sekitar Rp2.000. Kondisi ini memerlukan penanganan bersama agar kenaikan tidak semakin membebani masyarakat dan memberikan tekanan lebih besar terhadap inflasi.
“Jika dibandingkan secara tahunan, kenaikannya sudah lebih dari 17 persen. Dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp14.500, kenaikannya mencapai sekitar Rp2.000. Pemerintah daerah bersama Bulog perlu mengintensifkan operasi pasar,” tegas Tomsi.
Ia menekankan bahwa pengendalian harga beras tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Pemerintah daerah perlu membangun kerja sama yang kuat dengan Bulog serta seluruh instansi terkait agar intervensi pasar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
Beras memiliki peran penting dalam pembentukan inflasi karena menjadi kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat dari berbagai kelompok ekonomi.
Oleh sebab itu, kenaikan harga sekecil apa pun tetap perlu mendapat perhatian dan ditangani melalui langkah pengendalian yang terukur.
“Diharapkan sinergi seluruh pihak terus terjaga dan harga beras dapat diturunkan. Kenaikan harga beras, meskipun sedikit, tetap memberikan andil terhadap inflasi karena beras dikonsumsi oleh seluruh masyarakat,” tandas Tomsi.
Pada kesempatan yang sama, Yuas Elko menyampaikan perkembangan kondisi inflasi di Kalteng, termasuk sejumlah komoditas yang menjadi perhatian pemerintah daerah.
Berdasarkan pemantauan yang disampaikan dalam rakor, terdapat lima komoditas yang perlu terus diawasi, yakni beras, emas perhiasan, bensin, daging ayam, dan ikan nila.
Dari sejumlah komoditas itu, beras menjadi salah satu perhatian karena kenaikan harga terutama terjadi pada beras lokal, seperti jenis Mayang dan Banjar.
Sementara itu, harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan dari pemerintah pusat masih relatif stabil.
Yuas menjelaskan, kenaikan harga beras lokal berkaitan dengan penurunan produksi akibat kemarau yang terjadi sebelumnya. Berkurangnya hasil produksi dapat memengaruhi ketersediaan beras di tingkat pasar dan berdampak terhadap perkembangan harga.
“Kenaikan harga beras di Kalimantan Tengah terutama terjadi pada beras lokal, seperti Mayang dan Banjar. Sementara itu, harga beras SPHP dan bantuan pangan dari pemerintah pusat relatif stabil. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan produksi akibat kemarau sebelumnya,” jelas Yuas.
Meski terdapat tekanan harga pada beras lokal, ketersediaan stok beras di Kalteng masih berada dalam kondisi relatif aman, yakni sekitar 12.212 ton. Jumlah stok itu menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
Namun, ketersediaan pasokan harus diikuti dengan pengelolaan distribusi dan pengawasan harga secara berkelanjutan. Sebab, stok yang mencukupi belum sepenuhnya menjamin harga tetap stabil apabila penyaluran ke wilayah yang membutuhkan masih menghadapi kendala.
Yuas menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan harga beras karena komoditas ini memiliki pengaruh besar terhadap pengeluaran rumah tangga. Pengendalian harga menjadi bagian penting dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki keterbatasan daya beli.
“Stok beras di Kalimantan Tengah relatif aman, yakni sekitar 12.212 ton. Namun, kenaikan harga beras perlu dikendalikan karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat dan memiliki andil terhadap inflasi,” ungkap Yuas.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalteng terus melaksanakan berbagai program intervensi pasar untuk membantu menjaga keterjangkauan harga bahan pangan. Program yang dijalankan meliputi pasar murah, gerakan pangan murah, pasar penyeimbang, hingga operasi pasar.
Berbagai kegiatan itu menjadi upaya pemerintah untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pelaksanaannya juga diharapkan mampu membantu mengurangi tekanan harga di pasaran, terutama ketika terjadi kenaikan pada komoditas strategis.
Selain intervensi langsung, Pemprov Kalteng memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan Perum Bulog. Kerja sama ini difokuskan pada upaya memperlancar distribusi beras ke seluruh kabupaten sehingga ketersediaan pasokan dapat terjaga dan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara merata.
“Untuk menjaga stabilitas harga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pasar murah, gerakan pangan murah, pasar penyeimbang, dan operasi pasar. Koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bulog juga diperkuat untuk memperlancar distribusi beras ke seluruh kabupaten,” imbuh Yuas.
Tantangan lain yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah kondisi geografis Kalteng yang memiliki wilayah luas dengan sejumlah kawasan pedalaman yang sulit dijangkau. Situasi ini membuat proses pengiriman bahan pangan membutuhkan waktu, biaya, serta dukungan transportasi yang tidak sedikit.
Yuas memaparkan, perjalanan distribusi antarkabupaten dapat menghabiskan waktu hingga delapan jam. Bahkan, pengiriman bahan pangan menuju sejumlah daerah pedalaman tertentu bisa memerlukan waktu sampai dua hari dengan menggunakan kapal maupun klotok.
Kondisi geografis itu membutuhkan perencanaan distribusi yang matang agar pasokan pangan tidak terhambat dalam perjalanan. Ketersediaan sarana transportasi dan koordinasi antarlembaga juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahan kebutuhan pokok dapat menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
Karena itu, sinergi pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, dan instansi terkait perlu terus diperkuat. Kerja sama lintas sektor diharapkan mampu mengatasi berbagai hambatan distribusi, menjaga kesinambungan pasokan, serta mengurangi potensi perbedaan harga yang terlalu tinggi antardaerah.
“Perjalanan antarkabupaten dapat memakan waktu hingga delapan jam, sedangkan pengiriman ke daerah pedalaman tertentu bahkan mencapai dua hari menggunakan kapal atau klotok. Karena itu, diperlukan sinergi pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi serta ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat,” pungkas Yuas.
Melalui rakor pengendalian inflasi ini, Pemprov Kalteng terus mendorong langkah terpadu dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan.
Pemantauan perkembangan harga, pelaksanaan intervensi pasar, penguatan koordinasi dengan lembaga terkait, serta perbaikan distribusi menjadi bagian dari upaya yang terus dilakukan.
Pemerintah daerah berharap berbagai langkah itu dapat menjaga pasokan pangan tetap tersedia, menekan gejolak harga, serta mempertahankan daya beli masyarakat.
Dengan pengendalian yang konsisten dan dukungan seluruh pihak, stabilitas ekonomi daerah diharapkan tetap terjaga demi mendukung kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai. (adv)
