![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu menjadi perhatian serius pemerintah, terutama bagi warga yang kehilangan sumber penghasilan akibat kebakaran perkebunan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono mendorong Pemprov Kalteng menyiapkan program bantuan yang mampu membantu masyarakat bangkit dan kembali produktif setelah mengalami kerugian akibat karhutla.
Ia menilai, dampak kebakaran tidak hanya dirasakan saat lahan dan tanaman perkebunan hangus, tetapi juga berlanjut dalam jangka panjang karena masyarakat kehilangan sumber pendapatan.
Oleh sebab itu, upaya pemulihan ekonomi harus dilakukan secara terencana melalui dukungan anggaran, pendataan warga terdampak, serta penyediaan sarana untuk membangun kembali perkebunan rakyat.
Sudarsono mengungkapkan, kondisi perekonomian masyarakat Kalteng dalam empat bulan terakhir cukup berat. Sejumlah petani mengalami kerugian besar setelah kebun kelapa sawit dan karet yang menjadi tumpuan kehidupan keluarga terbakar. Bahkan, terdapat warga yang kehilangan perkebunan sawit dengan luas mencapai dua hingga tiga hektare.
“Banyak masyarakat kita yang memiliki kebun sawit dua sampai tiga hektare terbakar. Begitu juga kebun karet. Ini tentu membutuhkan waktu untuk menghidupkan kembali perekonomian mereka,” ujar Sudarsono, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, kehilangan lahan produktif membuat masyarakat menghadapi tantangan untuk mempertahankan pendapatan keluarga. Apalagi, pemulihan perkebunan tidak bisa berlangsung dalam waktu singkat.
Tanaman kelapa sawit relatif lebih cepat kembali produktif, sedangkan tanaman karet membutuhkan waktu sekitar enam hingga tujuh tahun untuk kembali menghasilkan.
Kondisi ini berpotensi memperpanjang masa sulit bagi petani karena selama tanaman belum menghasilkan, mereka harus mencari alternatif sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Karena itu, pemerintah perlu hadir melalui program pemulihan yang tidak hanya berorientasi pada penggantian tanaman, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Sudarsono mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perkebunan agar segera melakukan pendataan terhadap warga yang kebun atau lahan perkebunannya terbakar.
Data yang akurat diperlukan untuk mengetahui jumlah petani terdampak, luas lahan yang mengalami kerusakan, serta kebutuhan bantuan yang harus diprioritaskan.
Ia juga mendorong agar pengadaan bibit perkebunan bagi masyarakat menjadi salah satu program yang dipertimbangkan dalam penyusunan APBD 2027.
Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban petani sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali membangun usaha perkebunan sebagai sumber penghasilan keluarga.
“Saya sudah meminta agar masyarakat yang terdampak kebakaran kebun segera didata. Tahun 2027 perlu dipertimbangkan pengadaan bibit perkebunan untuk rakyat, sehingga masyarakat bisa kembali membangun kebunnya dan memulihkan perekonomian keluarga,” katanya.
Sudarsono menegaskan, pelaksanaan bantuan harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut legalitas dan status kepemilikan atau penguasaan lahan.
Penyaluran bibit perlu diprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki lahan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), bukan berada di kawasan hutan produksi.
Kepastian status lahan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan hukum.
Selain itu, proses verifikasi perlu dilakukan secara cermat sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi petani yang mengalami kerugian akibat karhutla.
Ia berharap pemulihan ekonomi masyarakat terdampak dapat menjadi salah satu perhatian dalam kebijakan penganggaran 2027.
Dengan dukungan pemerintah melalui penyediaan bibit dan program pemulihan perkebunan, masyarakat diharapkan memiliki peluang untuk kembali mengembangkan usaha, memperoleh penghasilan, serta memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri.
“Kita berharap pemerintah menjadikan pemulihan perkebunan rakyat sebagai salah satu perhatian dalam penyusunan anggaran 2027, sehingga masyarakat terdampak dapat kembali produktif dan perekonomian daerah berangsur pulih,” tutupnya. (adv)
