PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan tidak akan mengganggu jalannya program prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, dalam silaturahmi dan dialog bersama pimpinan organisasi pers dan wartawan di Halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, baru-baru ini.
Dalam forum tersebut, Agustiar menekankan bahwa efisiensi merupakan langkah penyesuaian fiskal yang harus dilakukan secara terukur, tanpa mengurangi komitmen pemerintah terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, pada kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang telah berperan aktif dalam mengawal dan memberitakan pembangunan di Kalteng.
“Mohon izin Bapak Gubernur, kami laporkan bahwa di waktu berjalan satu tahun ini teman-teman pers, media, dan jurnalis yang tergabung, baik itu bermedia kontrak dengan Pemprov ataupun yang saat ini juga belum berkontrak, mereka sudah mengawal dengan sangat baik berkaitan dengan pemberitaan,” ujar Rangga.
Ia menambahkan, meski pemerintah daerah tengah berada dalam situasi efisiensi anggaran, hal tersebut tidak membatasi pelaksanaan program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Agustiar menjelaskan bahwa sejak dilantik 11 bulan 10 hari lalu, dirinya langsung dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah provinsi kemudian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja daerah.
“Efisiensi anggaran kami sikapi dengan melakukan evaluasi dan pengurangan belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor, kegiatan di hotel, dan pengeluaran sejenis lainnya,” jelasnya.
Menurut Agustiar, langkah tersebut dilakukan agar anggaran dapat lebih difokuskan pada program strategis, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan perlindungan sosial.
Ia memastikan program infrastruktur tetap berjalan sesuai rencana. Program unggulan Satu Rumah Satu Sarjana juga tetap dilanjutkan sebagai bagian dari upaya peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat Kalteng.
Selain itu, bantuan sosial kepada masyarakat tetap disalurkan, baik dalam bentuk bantuan pangan maupun uang tunai.
Ia menyebutkan, penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih dari lima kali dalam setahun sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah. Insentif bagi RT, RW, pemuka agama, dan tokoh masyarakat juga tetap diperhatikan meskipun dengan penyesuaian.
Sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Kalteng juga berencana meluncurkan Kartu Huma Betang guna memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan.
Agustiar menegaskan, efisiensi anggaran bukan berarti pengurangan komitmen, melainkan strategi untuk memastikan setiap rupiah belanja daerah benar-benar memberi dampak bagi masyarakat Kalimantan Tengah. (red/adv)
