PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, belum lama ini.
LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Kalteng I, Subkhan Affandi, kepada Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo dan Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong di Aula BPK Perwakilan Kalteng.
Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK mencakup aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kehutanan atas kegiatan usaha pertambangan untuk Tahun Anggaran 2023 hingga triwulan III 2025 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi terkait.
Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas kinerja operasional Bank Pembangunan Daerah pada periode 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2025.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Edy Pratowo, disampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan secara profesional, independen, dan objektif.
Pemerintah Provinsi Kalteng, lanjutnya, memandang hasil pemeriksaan sebagai bagian penting dalam proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
“Laporan hasil pemeriksaan ini tidak hanya menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas program, serta memastikan pengelolaan sumber daya daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas,” ujar Edy.
Ia menekankan agar seluruh perangkat daerah dan pihak terkait segera menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK sesuai ketentuan yang berlaku.
Tindak lanjut tersebut dinilai penting untuk meminimalkan potensi risiko, memperbaiki kelemahan sistem, serta meningkatkan kualitas pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Melalui pemanfaatan LHP Semester II Tahun 2025 secara optimal, diharapkan upaya peningkatan transparansi, integritas, dan kinerja pemerintahan dapat terus ditingkatkan.
Hal ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kalimantan Tengah. (red/adv)
