PALANGKARAYA – Pemprov Kalteng dibawah kepemimpinan Gubernur, Sugianto Sabran berkomitmen untuk memberantas atau menanggulangi kemiskinan di Kalteng.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bappedalitbang Kalteng, Leonard S Ampung ketika mewakili Gubernur, Sugianto Sabran membuka kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024, Selasa, (3/12/2024).
“Kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh,” kata Leonard S Ampung saat membaca sambutan Gubernur Kalteng.
Maka dari itu tambahnya, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak diperlukan pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
Ia mengungkapkan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kalteng pada ahun 2024 berada di angka 5,17 persen atau sebanyak 145.630 jiwa.
Angka ini naik 0,06 poin atau 1,17 persen dibandingkan capaian Tahun 2023 yang sebesar 5,11 persen.
Kemudian, untuk garis kemiskinan juga meningkat menjadi Rp 623.954 per kapita per bulan, yang di atas garis kemiskinan nasional tahun 2024 yang sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan.
Namun demikian, angka kemiskinan di Kalteng tersebut masih berada di bawah angka nasional yang sebesar 9,03 persen, dan masih menjadi provinsi urutan ke-5 nasional dari 38 provinsi dengan angka kemiskinan terkecil.
“Kemiskinan merupakan persoalan besar yang harus kita entaskan secara bersama-sama,” ucapnya.
Oleh sebab itu, melalui forum strategis ini dirinya menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius yakni agar terus berperan aktif dalam koordinasi, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat inklusif, sinergis, dan juga tepat sasaran.
Selain itu, untuk meningkatkan ketepatan sasaran, data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) hendaknya bisa terus diverifikasi dan divalidasi, memastikan efektivitas pelaksanaan program, baik ketepatan sasaran, jumlah, maupun waktu penyaluran, dengan memprioritaskan kelompok rentan, seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, dan kepala keluarga perempuan.
Kemudian semua pihak terkait juga agar dapat mengintensifkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial.
“Dengan makin tingginya harmonisasi serta didukung potensi sumber daya yang ada, Insya Allah dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalteng,” tutupnya. (dd)
