![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar rapat koordinasi guna membahas capaian, tantangan, dan kesiapan perangkat daerah menjelang kunjungan Tim Stranas PK.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (3/6/2026), dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden dan dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Linae menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan Stranas PK menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
“Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, tidak hanya aparat pengawas dan penegak hukum,” ujarnya.
Ia menjelaskan, implementasi Stranas PK tidak hanya berfokus pada pemenuhan indikator administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelayanan publik.
Linae menambahkan, Pemprov Kalteng terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan sumber daya daerah agar setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Melalui Stranas PK, kami berharap terwujud tata kelola yang lebih baik, pengawasan yang kuat, serta pengelolaan sumber daya dan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” katanya.
Untuk mendukung kelancaran proses evaluasi, Linae meminta seluruh perangkat daerah yang menjadi bagian dari agenda kunjungan Tim Stranas PK agar mempersiapkan seluruh dokumen, data pendukung, dan bahan paparan secara lengkap serta terstruktur.
Menurutnya, kesiapan perangkat daerah akan sangat menentukan efektivitas proses evaluasi dan pembahasan bersama tim yang datang ke daerah.
“Data dan dokumen yang diperlukan harus disiapkan dengan baik agar proses evaluasi dan diskusi bersama Tim Stranas PK berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kalteng Eko Sulistiono mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi forum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terkait pelaksanaan kunjungan Tim Stranas PK.
Ia menjelaskan bahwa tim yang akan melakukan evaluasi tidak hanya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga melibatkan sejumlah kementerian yang menjadi bagian dari pelaksanaan program nasional pencegahan korupsi.
“Rapat koordinasi ini diperlukan karena perangkat daerah yang hadir akan terlibat langsung dalam pelaksanaan kunjungan Tim Stranas PK dan penyediaan data pendukung,” ujar Eko.
Lebih lanjut, Eko menyampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan nantinya akan menilai sejauh mana capaian aksi pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan pemerintah daerah, termasuk berbagai inovasi dan langkah perbaikan yang telah diterapkan.
Selain itu, tim juga akan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi daerah sehingga dapat dirumuskan solusi dan tindak lanjut yang lebih efektif dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan.
“Tim akan mengevaluasi capaian pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi daerah. Selain melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kunjungan tersebut juga didampingi kementerian terkait guna menilai pelaksanaan dan efektivitas aksi pencegahan korupsi di daerah,” jelasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan kementerian terkait, Pemprov Kalteng berharap pelaksanaan Stranas PK dapat terus berjalan optimal.
Evaluasi yang dilakukan diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. (adv)
