![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan atau year-on-year (y-on-y) sebesar 4,56 persen pada Mei 2026. Inflasi tersebut terjadi seiring meningkatnya harga pada seluruh kelompok pengeluaran yang dipantau di wilayah Kalimantan Tengah.
Plt. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Maria Wahyu Utami, S.Si., M.M., mengatakan inflasi y-on-y Mei 2026 tercermin dari kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi 112,35 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 107,45.
“Pada Mei 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau year-on-year sebesar 4,56 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 112,35. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 5,15 persen dengan IHK 113,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Sukamara sebesar 3,74 persen dengan IHK 113,64,” ujarnya dalam rilis Berita Resmi Statistik (BRS) periode Mei 2026 di ruang Vicon Kantor BPS Kalteng, Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 6, Kota Palangka Raya, Selasa (02/06/2026).
Maria menjelaskan, inflasi tahunan tersebut dipicu oleh kenaikan harga pada seluruh kelompok pengeluaran. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang kenaikan tertinggi dengan inflasi sebesar 10,43 persen.
Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 6,90 persen, kelompok transportasi 3,70 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran 3,43 persen, serta kelompok pendidikan 3,03 persen.
Selanjutnya, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 2,11 persen. Kelompok kesehatan tercatat mengalami inflasi 1,60 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 1,01 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,92 persen, kelompok pakaian dan alas kaki 0,77 persen, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,06 persen.
Menurut Maria, sejumlah komoditas memberikan kontribusi besar terhadap inflasi tahunan Kalimantan Tengah. Komoditas tersebut antara lain beras, emas perhiasan, ikan nila, minyak goreng, sigaret kretek mesin, ikan gabus, angkutan udara, cabai rawit, solar, bahan bakar rumah tangga, ikan patin, bawang merah, ikan bakar, ikan peda, nasi dengan lauk, kopi bubuk, daging ayam ras, telur ayam ras, sigaret kretek tangan, dan ikan saluang.
Di sisi lain, terdapat sejumlah komoditas yang menahan laju inflasi karena memberikan andil deflasi, di antaranya bawang putih, sabun deterjen bubuk, terong, bensin, bayam, cabai merah, sabun mandi cair, kelapa, kunyit, daging babi, cumi-cumi, dan rampela hati ayam.
BPS juga mencatat inflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m) Kalimantan Tengah pada Mei 2026 sebesar 0,34 persen. Sementara inflasi tahun kalender atau year-to-date (y-to-d) mencapai 2,15 persen.
“Secara bulanan, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi antara lain beras, solar, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, angkutan udara, ikan patin, pelumas atau oli mesin, ketimun, pasir, dan kacang panjang. Sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain daging ayam ras, cabai rawit, emas perhiasan, telur ayam ras, tomat, dan terong,” jelasnya.
Lebih lanjut, Maria mengungkapkan seluruh kabupaten dan kota sampel IHK di Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan. Kabupaten Kapuas mencatat inflasi y-on-y tertinggi sebesar 5,15 persen, disusul Kota Palangka Raya sebesar 4,48 persen dan Sampit sebesar 4,18 persen. Adapun Kabupaten Sukamara mencatat inflasi terendah sebesar 3,74 persen.
Sementara secara bulanan, tiga daerah mengalami inflasi dan satu daerah mengalami deflasi. Inflasi m-to-m tertinggi tercatat di Kota Palangka Raya sebesar 0,70 persen, sedangkan Kabupaten Kapuas mengalami deflasi sebesar 0,32 persen.
Data tersebut menunjukkan tekanan harga di Kalimantan Tengah masih dipengaruhi oleh sejumlah komoditas pangan, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat di seluruh wilayah provinsi. (Red)
