PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria sebagai bagian dari agenda nasional untuk menuntaskan persoalan agraria, kemiskinan desa, serta mendorong ketahanan pangan berbasis keadilan lahan.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang dibuka secara resmi oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, pada Senin (4/8/2025) di Palangka Raya.
Kegiatan ini mengangkat tema “Percepatan Reforma Agraria Melalui Penyelarasan Program Gugus Tugas Reforma Agraria dan Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berpihak pada Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah”.
Rapat turut dihadiri Kepala Kanwil BPN Kalteng, Fitriya Hasibuan, serta diikuti secara daring oleh Plt. Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Embun Sari.
Dalam sambutannya, Fitriya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan reforma agraria.
Sejak 2019 hingga 2025, telah dilakukan legalisasi aset di ribuan desa, termasuk 1.000 desa yang berada dalam kawasan hutan. Ia menilai sinergi antara BPN, pemda, aparat penegak hukum, dan stakeholder lain menjadi kunci sukses program ini.
“Penataan aset dan akses harus berjalan beriringan untuk memastikan reforma agraria membawa dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Embun Sari menambahkan bahwa reforma agraria adalah wujud nyata dari cita-cita pembangunan nasional. Menurutnya, reforma agraria harus dimaknai sebagai investasi jangka panjang bagi kesejahteraan generasi masa depan.
Gubernur Kalteng dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Plt. Sekda Leonard, menyoroti lambannya realisasi target cetak sawah dan optimalisasi lahan.
Dari target 85.000 hektare, baru terealisasi 17.000 hektare, dan hanya sekitar 1.000 hektare yang benar-benar produktif. Salah satu kendala utama ialah status lahan yang belum jelas dan bersih.
“Persoalan agraria di Kalteng tidak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi, tetapi butuh kerja konkret lintas sektor,” katanya.
Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya penguatan pendapatan daerah melalui optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di tengah keterbatasan fiskal yang masih bergantung pada transfer pusat.
Menutup kegiatan, Plt. Sekda Leonard menegaskan bahwa digitalisasi data pertanahan harus menjadi prioritas untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik.
Ia juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan reforma agraria di daerah. (red/adv)
