PALANGKA RAYA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya dalam memastikan tata kelola serta petunjuk teknis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai ketentuan.
Penegasan ini disampaikan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen Dadang Hendrayuda, saat audiensi dengan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, dalam agenda evaluasi pelaksanaan MBG di Provinsi Kalimantan Tengah, yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur, pada Rabu (21/1/2026).
Dadang menjelaskan, MBG memiliki manfaat strategis yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, khususnya pelajar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Program ini menciptakan efek berganda melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga sektor distribusi dan logistik.
Perputaran ekonomi yang terjadi dinilai mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan kesamaan persepsi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, serta pihak swasta.
Oleh karena itu, BGN mendorong pengawasan yang berkelanjutan, termasuk memastikan kualitas bahan pangan dan kandungan gizi yang disalurkan kepada penerima manfaat.
“Sinergi seluruh unsur sangat diperlukan agar pelaksanaan MBG berjalan optimal dan tepat sasaran. Pemerintah daerah berperan penting dalam menjamin ketersediaan bahan pangan, sementara aparat turut membantu pengawasan di lapangan,” kata Dadang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk mendukung kelancaran program.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pusat pelayanan distribusi MBG di berbagai daerah.
“Kita terus berupaya mempercepat pembangunan SPPG agar pelayanan pemenuhan gizi masyarakat dapat menjangkau lebih banyak wilayah,” ujar Edy.
Dalam hal kesiapan pasokan pangan, Pemprov Kalteng telah membangun sejumlah infrastruktur pendukung, di antaranya Rice Milling Plant (RMP) di Desa Lampuyang, Kotawaringin Timur, proyek Rice Milling Unit (RMU) dan Rice to Rice (RtR) di Pulang Pisau, pabrik pakan ternak di Kecamatan Parenggean, serta pengembangan sentra hortikultura di Kalampangan dan Pulang Pisau.
Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus mendukung keberlanjutan MBG.
Edy juga menyoroti tantangan geografis Kalimantan Tengah yang luas dan memiliki wilayah terpencil, sehingga akses distribusi MBG di beberapa daerah masih memerlukan perhatian khusus.
Ia berharap koordinasi dengan BGN terus ditingkatkan agar kendala tersebut dapat diatasi secara bertahap.
“Kami menyambut baik dukungan dan pendampingan dari BGN. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bergerak bersama dalam menyukseskan program Presiden, khususnya MBG di Kalimantan Tengah,” tutup Edy. (red/adv)
