DPRD BARITO UTARA

DPRD Barito Utara Tegaskan Komitmen Kawal PJPK 2025–2030 sebagai Pedoman Pembangunan Berkelanjutan

5
×

DPRD Barito Utara Tegaskan Komitmen Kawal PJPK 2025–2030 sebagai Pedoman Pembangunan Berkelanjutan

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Barito Utara, Suparjan Effendi.

MUARA TEWEH – Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025–2030 yang dilaksanakan di Aula Rapat Setda baru-baru ini mendapat respons positif dari DPRD Barito Utara.

Anggota DPRD Suparjan Effendi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah daerah yang dinilainya sebagai upaya strategis dalam memperkuat arah pembangunan daerah yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Suparjan Effendi menyebut PJPK memiliki peran vital sebagai rujukan utama dalam merancang kebijakan pembangunan berbasis data kependudukan.

Dengan dokumen yang terstruktur dan terukur, pemerintah daerah akan lebih mudah menentukan prioritas pembangunan yang selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta mampu mengantisipasi dampak bonus demografi.

Baca Juga  Tajeri Dorong Satpol PP Barito Utara Tegas Tertibkan Pelanggaran Tanpa Pandang Bulu

Ia menekankan bahwa perencanaan kependudukan yang matang akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan layanan publik, serta penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama pembangunan.

“PJPK bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi menjadi peta arah pembangunan kependudukan yang harus dijadikan acuan oleh seluruh perangkat daerah agar program yang dijalankan tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.

Suparjan juga menegaskan peran DPRD dalam mengawal implementasi PJPK agar tidak berhenti pada tahap perumusan saja.

Baca Juga  DPRD Barito Utara Perkuat Dorongan Pengesahan RUU MHA untuk Lindungi Hak Masyarakat Adat

Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara konsisten agar hasil penyusunan peta jalan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.

Selain itu, ia mendorong adanya sinergi yang kuat antarinstansi dan pemangku kepentingan.

Persoalan kependudukan, kata dia, mencakup berbagai sektor strategis seperti ketenagakerjaan, perumahan, perlindungan sosial, hingga pembangunan keluarga, sehingga memerlukan kerja sama terpadu lintas sektor.

Dengan penyusunan PJPK 2025–2030 ini, Suparjan optimistis Barito Utara mampu membangun sistem kependudukan yang lebih responsif, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat strategi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. (red/adv)

Baca Juga  Arah Kebijakan APBD 2026 Barito Utara Dipaparkan dalam Paripurna DPRD
+ posts