PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mendesak pemerintah pusat agar meninjau kembali rencana pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kalteng pada tahun anggaran 2026.
Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat pembangunan di daerah penghasil sumber daya alam tersebut.
“Sebagai wakil rakyat, kita tentu menyesalkan adanya pengurangan transfer keuangan dari pusat. Kalteng ini provinsi penghasil, bukan penerima semata. Kita memiliki potensi besar dari sektor tambang, hutan, hingga perkebunan yang menjadi penopang ekonomi nasional,” ujar Junaidi, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, dengan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara, seharusnya Kalteng mendapatkan perhatian khusus dalam hal pembagian dana transfer.
“Pemerintah pusat mestinya melihat proporsionalitas. Jangan sampai daerah yang menjadi penyumbang besar justru mendapat pengurangan anggaran yang signifikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Junaidi mendorong pemerintah provinsi bersama DPRD untuk segera mengambil langkah antisipatif dengan melakukan koordinasi dan komunikasi intensif ke tingkat pusat.
“Kita harapkan Pak Gubernur dan jajaran bisa melakukan pendekatan ke pemerintah pusat agar besaran pengurangannya dapat ditekan, sehingga tidak berdampak besar terhadap pembangunan daerah,” katanya.
Politisi Demokrat ini juga menyoroti pentingnya upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.
“Daerah harus kreatif dalam menggali potensi PAD, terutama dari sektor-sektor produktif seperti kehutanan, pertambangan, dan perkebunan. Tapi ingat, jangan sampai masyarakat yang justru terbebani pajak atau retribusi baru,” ujarnya.
Junaidi mengingatkan bahwa situasi ekonomi masyarakat masih belum pulih sepenuhnya, sehingga kebijakan fiskal daerah harus disusun dengan memperhatikan kondisi riil di lapangan.
“Kalau kita membebani masyarakat, justru akan menambah masalah baru. Karena masyarakat sekarang sedang menghadapi tekanan ekonomi,” tuturnya.
Ia menegaskan, langkah cepat dan terobosan kreatif dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keuangan di tengah ancaman berkurangnya dana transfer.
“Kita tidak bisa diam. Harus ada terobosan dan pendekatan ke pusat agar pengurangan TKD bisa diminimalisir. Kalteng ini provinsi penghasil, bukan penikmat,” pungkasnya. (red/adv)
