DPRD KALIMANTAN TENGAHHEADLINE

DPRD Kalteng Tekankan Sinergi Lintas Sektor untuk Wujudkan Target Penurunan Stunting 2025

97
×

DPRD Kalteng Tekankan Sinergi Lintas Sektor untuk Wujudkan Target Penurunan Stunting 2025

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Komisi III DPRD Kalteng, Bryan Iskandar.

PALANGKA RAYA – Sekretaris Komisi III DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya pemerintah daerah menurunkan angka stunting.

Hal ini sejalan dengan target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng yang berkomitmen menekan prevalensi stunting hingga 20,6 persen pada tahun 2025.

Menurut Bryan, stunting bukan hanya persoalan gizi, tetapi juga berkaitan erat dengan pola asuh, pendidikan, sanitasi, hingga kondisi sosial masyarakat.

Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan semata, melainkan perlu melibatkan berbagai instansi terkait.

Baca Juga  Junaidi Minta Pemprov Fokus Benahi Infrastruktur dan Ekonomi Warga

“Perlu adanya kerjasama yang solid antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota. Dengan kolaborasi yang terintegrasi, target ambisius ini bisa dicapai,” ujarnya, Senin (6/10/2025).

Ia menambahkan, DPRD Kalteng siap memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintah dalam menekan angka stunting, baik melalui fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.

Baca Juga  OJK dan OECD Sepakati Penguatan Tata Kelola Transformasi Keuangan Digital

Dukungan itu, kata Bryan, merupakan bentuk komitmen DPRD dalam memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kalteng semakin baik di masa mendatang.

Bryan juga mengingatkan, penurunan stunting merupakan investasi jangka panjang bagi daerah. Anak-anak yang tumbuh sehat dan cerdas akan menjadi modal penting dalam pembangunan Kalteng ke depan.

“Jika stunting berhasil ditekan, kita bukan hanya menyelamatkan generasi sekarang, tetapi juga menyiapkan generasi emas Kalteng di masa depan,” pungkasnya. (dd)​

Baca Juga  DPRD Kalteng Soroti Transparansi CSR Perusahaan, Komisi II Dorong Pemeriksaan Independen
+ posts