PALANGKA RAYA – Ancaman penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah pada tahun 2026 menjadi perhatian serius Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering.
Ia menekankan perlunya pemerintah daerah mempertegas prioritas pembangunan agar tidak terhambat oleh keterbatasan fiskal.
Menurut Freddy, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan pembangunan tetap berjalan dengan fokus pada sektor esensial.
“Yang harus didahulukan adalah infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Itu menyangkut langsung kebutuhan dasar masyarakat,” katanya, baru-baru ini.
Freddy juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih agresif mengejar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Ia menilai, optimalisasi DBH sangat penting demi menjaga keseimbangan fiskal daerah, terutama di awal masa pemerintahan sekarang.
“Kalau APBD terlalu jauh menurun, tentu tidak elok. Karena itu langkah Pemprov untuk menarik DBH dari pusat harus kita dukung penuh,” tegasnya.
Selain masalah keuangan daerah, Freddy menyoroti kebijakan perpanjangan program pemutihan pajak.
Menurutnya, kebijakan itu bisa menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak.
“Harapannya, dengan adanya kemudahan, kepatuhan wajib pajak meningkat. Dari semula 50 persen bisa naik menjadi 70 persen,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terlena dengan program pemutihan yang berulang.
“Membayar pajak adalah tanggung jawab bersama. Hasilnya akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik,” tutup Freddy. (dd)
