PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menyelenggarakan Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam Dokumen Kebijakan bagi kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, pada Selasa (9/9/2025).
Workshop dibuka oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, mewakili Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung.
Dalam sambutan Sekda yang dibacakan oleh Staf Ahli, Hamka menekankan pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) sebagai strategi pembangunan nasional.
Ia mengingatkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 telah mengamanatkan penerapan perspektif gender dalam kebijakan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
“PUG harus dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Setiap kebijakan dan program pembangunan wajib memperhatikan kesetaraan agar manfaatnya dirasakan oleh semua pihak secara adil,” ujarnya.
Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin, usia, wilayah, dan kondisi sosial ekonomi. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar responsif gender.
Ditegaskannya bahwa, keberhasilan PUG tidak bisa dicapai secara parsial. “Tidak ada perangkat daerah yang bisa berjalan sendiri. Keberhasilan pengarusutamaan gender membutuhkan kolaborasi, sinergi, dan saling mendukung antarinstansi,” tegasnya.
Pengawas Perempuan dan Anak DP3APPKB Kalteng, Ricko Brilyanu, dalam laporannya menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan memperkuat kapasitas pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan gender ke dalam dokumen kebijakan pembangunan daerah.
Selain itu, kegiatan ini diharapkan mendorong percepatan pencapaian indikator pembangunan gender di seluruh wilayah.
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan pembangunan memberikan manfaat setara bagi laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, hingga kelompok rentan lainnya,” kata Ricko.
Ia menambahkan, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain meningkatnya pemahaman peserta tentang konsep kesetaraan gender, tersusunnya rencana tindak lanjut di setiap kabupaten/kota, serta tumbuhnya komitmen pimpinan daerah untuk mendukung kebijakan responsif gender.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi juga menghasilkan langkah nyata yang dapat memperkuat komitmen bersama menuju pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (red/adv)
