PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan di berbagai daerah dan berpotensi menimbulkan dampak sosial, terutama bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kelompok ini dinilai menjadi pihak yang paling rentan terdampak jika kebijakan penghematan tidak dikelola secara hati-hati.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menyampaikan bahwa tekanan terhadap keuangan daerah saat ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal nasional.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi harus tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan pelayanan publik.
“Mudah-mudahan kebijakan seperti itu tidak terjadi di Kalteng. Memang ini kondisi keuangan secara nasional, tapi langkah yang diambil gubernur tentu sudah mempertimbangkan beberapa hal,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang disebut mencapai sekitar 30 persen telah dirasakan oleh sejumlah OPD.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada program kerja, tetapi juga berpotensi memengaruhi kesejahteraan aparatur, baik PNS maupun PPPK, yang memiliki kewajiban finansial seperti cicilan dan kebutuhan rumah tangga.
DPRD, lanjut Muhajirin, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada masyarakat dan tidak menimbulkan gejolak sosial baru, termasuk di kalangan pegawai pemerintah.
Di tengah kekhawatiran tersebut, ia mengaku telah mengetahui pernyataan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, yang menegaskan tidak akan merumahkan PPPK meskipun kebijakan efisiensi sedang berjalan.
“Saya ada melihat berita bahwa Pak Gubernur tidak akan merumahkan PPPK di tengah efisiensi anggaran ini,” katanya.
Pernyataan itu dinilai menjadi angin segar bagi para PPPK yang sempat diliputi kekhawatiran. DPRD berharap komitmen tersebut tidak hanya menjadi pernyataan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan konkret di lapangan.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar Pemprov dapat mencari solusi alternatif dalam melakukan efisiensi, seperti optimalisasi pendapatan daerah dan penyesuaian prioritas program, tanpa harus mengurangi tenaga kerja.
Dengan sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemprov, diharapkan kebijakan efisiensi tetap berjalan seimbang, menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai serta kualitas pelayanan publik di Kalteng. (dd)
