PALANGKA RAYA – Upaya peningkatan pelayanan publik terus dilakukan Bapenda Kalteng melalui berbagai inovasi di sektor perpajakan daerah. Salah satunya dengan menghadirkan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berkonsep drive thru di Kantor Samsat Palangka Raya.
Layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Wajib pajak kini dapat melakukan pembayaran tanpa harus turun dari kendaraan, sehingga proses menjadi lebih cepat dan efisien, terutama bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, memberikan apresiasi terhadap terobosan tersebut.
Ia menilai langkah yang dilakukan Bapenda merupakan bentuk adaptasi terhadap kebutuhan pelayanan publik yang semakin dinamis.
“Kehadiran drive thru ini adalah inovasi yang patut diapresiasi. Selain mempermudah masyarakat, sistem ini juga mampu mempercepat proses pelayanan dan mengurangi potensi penumpukan antrean,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, modernisasi layanan seperti ini penting untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Kemudahan akses diyakini menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak.
Selain itu, ia juga menilai bahwa inovasi tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem pelayanan yang lebih efektif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Dengan layanan yang semakin mudah dijangkau, masyarakat tidak lagi memiliki alasan untuk menunda pembayaran pajak. Ini tentu berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah,” tambahnya.
Ke depan, diharapkan Bapenda Kalteng terus melakukan pengembangan layanan berbasis teknologi dan inovasi, guna menciptakan sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, serta memberikan pengalaman pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
Dengan hadirnya layanan drive thru ini, masyarakat Palangka Raya kini memiliki pilihan layanan yang lebih praktis dan fleksibel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. (dd)
