PALANGKA RAYA – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Kalteng menggelar perayaan Dies Natalis ke-72 yang dirangkai dengan Seminar Wilayah Pertambangan Rakyat, Sabtu (28/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Grand Ballroom Hotel Luwansa ini menjadi ruang diskusi berbagai pihak untuk menyoroti persoalan pertambangan yang selama ini menjadi isu strategis di Bumi Tambun Bungai, sekaligus merumuskan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat.
Acara tersebut dihadiri Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, jajaran Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat.
Mengusung tema “Kovanis Pertambangan Rakyat Kalimantan Tengah”, seminar ini diharapkan melahirkan gagasan konstruktif dan langkah strategis dalam pengelolaan sektor pertambangan rakyat.
Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan dalam sambutannya mengapresiasi GMNI yang mengangkat isu pertambangan rakyat sebagai topik utama.
Menurutnya, sektor pertambangan memiliki peran penting sebagai salah satu pilar ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Sektor pertambangan ini adalah sektor yang sangat strategis karena menjadi salah satu pilar ekonomi di negara kita,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa sektor tersebut juga dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks, mulai dari persoalan regulasi hingga penegakan hukum yang kerap dinilai belum berpihak pada masyarakat.
Selain itu, ia menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan yang tidak dikelola secara bertanggung jawab.
Kondisi ini, lanjutnya, terlihat dari banyaknya lokasi tambang yang ditinggalkan tanpa reklamasi, serta kualitas air sungai yang menurun akibat pencemaran.
“Banyak sekali tambang-tambang yang sudah ditinggal tanpa reklamasi dan juga menimbulkan kerusakan lingkungan,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Kapolda bahkan menawarkan kolaborasi lintas pihak, termasuk kemungkinan patroli bersama menggunakan helikopter untuk melihat langsung kondisi pertambangan di lapangan.
Ia berharap forum seminar ini mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berdampak nyata.
Sementara itu, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya para penambang rakyat.
Ia menilai penyelesaian persoalan pertambangan membutuhkan kesamaan niat dan sinergi semua pihak.
“Kalau kita ada niat, kita sama-sama, ada common will sama-sama, tidak ada yang tidak mungkin,” tegasnya.
Agustiar juga menekankan pentingnya peran generasi muda, termasuk kader GMNI, dalam mengawal kebijakan publik.
Ia mendorong mahasiswa untuk aktif memberikan kritik yang membangun disertai solusi.
“Kami minta demo, tapi demo yang membangun, berikan solusi juga,” katanya.
Terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), ia menyampaikan bahwa Pemprov terus berupaya mendorong legalitas dan penataan kawasan tersebut.
Bahkan, dirinya berencana kembali berkoordinasi dengan pemerintah pusat pada awal April guna membahas persoalan WPR dan tata ruang di Kalteng.
Menurutnya, penyelesaian WPR akan menjadi kunci dalam menata sektor pertambangan secara lebih luas.
“Kalau WPR itu kuncinya terbuka, yang lainnya agak mudah,” ujarnya.
Ia juga mendorong pengelolaan pertambangan rakyat melalui skema koperasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
“Dengan luas area yang lebih besar melalui koperasi, diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anggota,” tutupnya. (adv)
