PALANGKA RAYA – BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya memperluas cakupan perlindungan pekerja di Kalteng dengan menggandeng insan pers dan Dinas Kominfo.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan media gathering bersama media online dan cetak se-Kalteng yang digelar di XXI Premier Duta Mall Palangka Raya, belum lama ini.
Kegiatan yang dikemas dalam suasana santai tersebut bertujuan mempererat hubungan kemitraan sekaligus memperkuat sinergi dalam penyebarluasan informasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja, baik formal maupun informal.
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan, Adi Hendrata, mengungkapkan bahwa tingkat kepesertaan di Kalteng masih berada di angka sekitar 40 persen dari total potensi 1,7 hingga 1,8 juta pekerja.
Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk meningkatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan di daerah.
“Masih banyak pekerja yang belum terlindungi. Ini menjadi tantangan bersama, terutama dalam meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Program-program tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Salah satu manfaat yang dinilai memberikan dampak signifikan adalah beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang meninggal dunia.
Dengan masa kepesertaan minimal tiga tahun, dua orang anak dapat menerima beasiswa hingga lulus perguruan tinggi dengan total nilai manfaat mencapai Rp174 juta.
Selain itu, iuran program dasar yang dimulai dari Rp16.800 per bulan dinilai cukup terjangkau bagi pekerja. Meski demikian, Adi menekankan pentingnya dukungan media dalam menyampaikan informasi secara luas dan berkelanjutan.
“Kami menyebutnya ‘perang udara’. Artinya, penyebaran informasi harus masif agar masyarakat memahami manfaat program ini,” katanya.
BPJS Ketenagakerjaan juga menjalankan program “Sertakan” sebagai gerakan gotong royong untuk membantu pekerja informal yang belum mampu membayar iuran secara mandiri.
Melalui program tersebut, masyarakat dapat turut berpartisipasi dengan mendaftarkan dan membayarkan iuran bagi pekerja informal di sekitarnya.
Di sisi lain, tersedia pula Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa fasilitas pembiayaan perumahan bagi peserta, baik untuk renovasi maupun pembelian rumah subsidi dan non-subsidi, dengan tenor hingga 15 tahun dan suku bunga kompetitif.
Sepanjang tahun terakhir, total klaim yang dibayarkan di wilayah Kalimantan mencapai Rp4,9 triliun kepada ratusan ribu peserta yang mengalami risiko kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, maupun kematian.
Hal ini menunjukkan peran nyata program dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangkaraya, Subhan Adi Nugroho, menyatakan bahwa kolaborasi dengan media menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan perlindungan.
“Peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat, khususnya di Kalteng,” ujarnya.
Ia berharap kerja sama yang terjalin dapat membantu meningkatkan kepesertaan, terutama di kalangan pekerja desa dan pelaku UMKM yang masih membutuhkan informasi lebih luas terkait manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dengan sinergi berbagai pihak, BPJS Ketenagakerjaan optimistis perlindungan bagi pekerja di Kalteng dapat semakin merata dan berkelanjutan. (red/adv)
