PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menggelar pengarahan kepada seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Rabu (18/2/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam arahannya, Agustiar menegaskan bahwa integritas, loyalitas, dan profesionalitas harus menjadi komitmen bersama seluruh ASN.
Ia menyampaikan bahwa reformasi birokrasi perlu dipercepat melalui peningkatan kualitas pelayanan, penyederhanaan proses kerja, serta penguatan akuntabilitas di setiap perangkat daerah.
Menurutnya, birokrasi yang bersih dan responsif akan mempercepat pencapaian program pembangunan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Oleh karena itu, setiap ASN diminta bekerja dengan disiplin, penuh tanggung jawab, serta mengedepankan kepentingan publik.
“Reformasi birokrasi bukan hanya slogan, tetapi harus tercermin dalam kinerja nyata. Berikan pelayanan terbaik dan pastikan setiap program berjalan efektif serta tepat sasaran,” ujarnya.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam berbagai dinamika sosial dan politik. Ia menegaskan tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang maupun konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
Pejabat dari Eselon II hingga Eselon IV diminta lebih proaktif dalam memetakan persoalan di masyarakat dan segera mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangan.
Selain itu, Agustiar menginstruksikan agar Program Kartu Huma Betang Sejahtera dikawal secara serius mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah menuju Kalimantan Tengah yang makin berkah, maju, dan sejahtera dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, turut menekankan pentingnya kedisiplinan ASN serta sinergi antarperangkat daerah.
Ia meminta dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan memastikan kesiapan teknis dan administrasi berjalan sesuai ketentuan.
Plt Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menambahkan bahwa pengawasan pelaksanaan program harus dilakukan secara berjenjang dan terukur.
Seluruh kepala perangkat daerah diminta melakukan pendampingan hingga tingkat desa dan kelurahan guna memastikan program tepat sasaran dan sesuai regulasi.
Melalui pengarahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap terbangun komitmen kuat seluruh ASN dalam memperkuat reformasi birokrasi dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat. (red/adv)
