JAKARTA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Kunker ini merupakan sebagai bagian dari upaya menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya di sektor kehutanan dan lingkungan hidup.
Dalam pertemuan tersebut, Agustiar beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng diterima langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.
Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari tata ruang wilayah, pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), hingga dukungan terhadap program Ketahanan Pangan Nasional.
Di hadapan jajaran kementerian, Agustiar memaparkan kondisi tata ruang Kalteng yang didominasi kawasan hutan.
Ia menjelaskan bahwa sekitar 81 persen wilayah Kalteng merupakan kawasan hutan, sementara 19 persen sisanya merupakan Area Penggunaan Lain (APL) yang berfungsi sebagai zona penyangga.
“Dengan kondisi sekarang, tata ruang Provinsi Kalteng kurang lebih 81 persen adalah kawasan hutan, maka sisanya yang 19 persen APL adalah zona penyangga,” ujarnya.
Menurut Agustiar, keberadaan APL sebagai buffer zone memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.
Oleh sebab itu, ia mengusulkan adanya fleksibilitas dalam pemanfaatan anggaran pusat, termasuk optimalisasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), guna mendukung pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan di wilayah penyangga.
Ia juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola air melalui normalisasi sungai. Langkah tersebut dinilai strategis untuk mengendalikan banjir saat musim penghujan serta menjaga kelembapan lahan gambut pada musim kemarau, sehingga dapat meminimalkan risiko Karhutla.
Selain penguatan sektor kehutanan, Agustiar menegaskan komitmen Kalteng dalam mendukung program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan.
Ia menyatakan kesiapan daerahnya untuk berkontribusi sebagai salah satu lumbung pangan nasional sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Pemerintah Provinsi Kalteng.
Ia menyatakan dukungan terhadap penguatan sinergi pusat dan daerah, termasuk dalam pemanfaatan DBH-DR untuk mendukung infrastruktur penunjang lingkungan, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan perlindungan ekosistem.
Pertemuan ini diharapkan menjadi tindak lanjut konkret dalam memperkuat koordinasi lintas pemerintahan guna memastikan pengelolaan hutan, pencegahan Karhutla, serta pembangunan ekonomi daerah berjalan selaras dan berkelanjutan di Kalteng. (red/adv)
