PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, meminta pemerintah daerah agar memperketat proses penerbitan izin operasional perusahaan.
Ia menilai, kebijakan perizinan yang longgar dapat mempercepat kerusakan hutan dan berdampak langsung pada meningkatnya potensi bencana banjir di berbagai daerah.
Menurut Sutik, setiap rencana investasi harus melewati tahapan kajian lingkungan yang menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah daerah diminta tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga memperhitungkan daya dukung lingkungan serta dampak jangka panjang terhadap masyarakat.
“Untuk menanggulangi banjir, pemerintah daerah jangan memberikan izin se-enaknya, tapi harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari,” katanya, Selasa (20/1/2026).
Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar.
Sutik mengingatkan bahwa persoalan sengketa lahan sering muncul akibat lemahnya komunikasi dan kurangnya penghormatan terhadap hak kepemilikan warga.
“Perusahaan harus bekerja sama dengan masyarakat. Jika lahan tersebut milik warga, wajib dilakukan pembebasan sesuai aturan, bukan langsung digarap,” ujarnya.
Di sisi lain, Sutik mengakui bahwa kehadiran investor tetap diperlukan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka lapangan kerja.
Namun, hal itu tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Kita tidak bisa menutup investasi, karena daerah juga membutuhkan PAD. Tetapi aturan harus ditegakkan secara konsisten agar pembangunan berjalan berkelanjutan,” tutupnya. (dd)
