PALANGKA RAYA – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja reses Anggota DPR RI Komisi I, Andina Theresia Narang, di Aula Kanderang Tingang Diskominfosantik Kalteng, pada Senin (5/1/2026).
Pertemuan ini difokuskan pada percepatan pemerataan akses internet serta penguatan literasi dan keamanan digital di wilayah Kalimantan Tengah.
Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana, bersama pejabat Eselon III, Eselon IV, dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam menangani wilayah blank spot dan meningkatkan kualitas layanan digital, terutama di tingkat desa.
Rangga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong digitalisasi pelayanan publik desa melalui program prioritas Gubernur.
Hingga awal Januari 2026, Diskominfosantik telah mengusulkan 203 titik blank spot melalui aplikasi Signal serta mendistribusikan 376 unit Starlink ke kantor desa.
“Dengan dukungan tersebut, layanan pemerintahan desa sudah dapat berjalan secara daring. Namun, kami masih menghadapi tantangan besar terkait pembangunan BTS oleh operator seluler di wilayah pedalaman yang membutuhkan biaya operasional tinggi,” kata Rangga.
Ia menambahkan, faktor kelayakan bisnis menjadi kendala utama bagi operator untuk membangun BTS di daerah terpencil.
Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan subsidi dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat berjalan merata.
Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Komisi I, Andina Theresia Narang, menyampaikan komitmennya untuk mengawal kebutuhan Kalimantan Tengah di tingkat nasional.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, Kalimantan Tengah memperoleh alokasi 50 titik Akses Internet dari Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Akses internet tersebut akan disalurkan ke beberapa kabupaten, yakni Kapuas, Murung Raya, Seruyan, Lamandau, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Sukamara, dengan sasaran utama sekolah, Koramil, dan kantor pelayanan desa,” ujar Andina.
Selain itu, Andina menyoroti keberadaan BTS yang telah dibangun namun belum berfungsi optimal.
Ia meminta Diskominfosantik Kalteng untuk segera menyiapkan data BTS bermasalah dan wilayah blank spot secara detail agar dapat langsung ditindaklanjuti bersama Bakti Kemkomdigi.
Dalam pertemuan tersebut, isu literasi digital juga menjadi perhatian. Andina mengingatkan pentingnya perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, dari konten negatif, judi online, serta pinjaman online ilegal yang marak di ruang digital.
Diskominfosantik Kalteng menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk DPR RI, dalam menggelar program literasi digital secara masif dan berkelanjutan.
Diharapkan, kolaborasi ini mampu mewujudkan pemerataan infrastruktur digital sekaligus menciptakan ruang digital yang aman dan sehat bagi masyarakat Kalimantan Tengah. (red/adv)
