PALANGKA RAYA – Krisis ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Barito Utara yang telah berlangsung hampir satu pekan mendapat sorotan serius dari DPRD Kalteng.
Kondisi ini membuat warga kesulitan mendapatkan BBM dan menimbulkan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, M Ansyari, meminta PT Pertamina segera mengambil langkah strategis untuk memperlancar pendistribusian BBM ke wilayah Barito Utara, terutama Muara Teweh yang menjadi titik terpadat.
“Kita mendorong Pertamina agar distribusi BBM di SPBU-SPBU di Muara Teweh bisa segera kembali normal,” ujar Ansyari, belum lama ini.
Ia menegaskan bahwa kelangkaan ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat distribusi logistik dan sektor ekonomi lainnya.
Oleh karena itu, kestabilan pasokan menjadi prioritas.
Dalam kunjungan kerjanya, Ansyari menemukan bahwa jenis BBM yang paling terdampak kelangkaan adalah Pertalite dan Pertamax.
Tidak hanya itu, laporan awal juga menunjukkan adanya potensi keterlambatan pasokan gas LPG yang mulai dirasakan warga.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hambatan pasokan BBM dipicu oleh keterlambatan kapal tanker yang membawa minyak menuju Banjarmasin.
Wilayah tersebut merupakan hub distribusi utama sebelum BBM dikirim ke sejumlah kabupaten di Kalteng, termasuk Barito Utara.
“Memang ada keterlambatan kedatangan kapal, tapi sekarang proses distribusi sudah berjalan dan sedang dipercepat,” tambahnya.
Untuk sementara, Pertamina telah mulai menyalurkan alokasi awal sekitar 8 kiloliter (KL) untuk setiap jenis BBM.
Dalam beberapa hari mendatang, jumlah ini direncanakan meningkat menjadi 16 KL guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang melonjak akibat kelangkaan.
Ansyari menekankan pentingnya pemerataan pasokan ke seluruh SPBU.
Ia menilai distribusi yang menumpuk di satu titik dapat memperpanjang antrean dan memperparah kekurangan di wilayah lain.
“Distribusinya harus merata. Jangan hanya satu SPBU yang penuh, sementara yang lain kosong. Ini agar antrean tidak sampai berkilometer,” jelasnya.
Di sisi lain, ia mendorong pemerintah daerah melalui Disperindag Barito Utara untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM.
Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan, seperti penyalahgunaan kuota atau penjualan di luar jalur resmi.
“Jika ada oknum yang bermain, harus ditindak tegas. Pertamina bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar distribusi tetap tepat sasaran,” tegasnya.
Seraya menunggu klarifikasi resmi Pertamina terkait penyebab pasti kelangkaan, Ansyari mengajak masyarakat tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijaksana.
DPRD Kalteng memastikan akan terus mengawal proses pemulihan distribusi hingga situasi kembali normal. (dd)
