PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memantapkan penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim melalui kegiatan konsultasi publik yang dibuka langsung oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Herson B. Aden, di Swiss-Bell Hotel Danum Palangka Raya, Selasa (2/12/2025).
Dalam sambutannya, Herson menyampaikan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan yang kini dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Ia mencontohkan peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah provinsi di Sumatera akibat cuaca ekstrem.
“Saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sedang merasakan dampaknya. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa perubahan iklim berdampak luas dan memerlukan kesiapan yang serius,” ujarnya.
Kalimantan Tengah sendiri, kata Herson, termasuk daerah dengan kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim. Catatan historis menunjukkan provinsi ini berulang kali berhadapan dengan kebakaran hutan, gelombang panas, serta siklus banjir dari 2010 hingga 2024.
Selain itu, karakteristik lahan gambut dan kondisi hidrologi turut memperbesar risiko ketika fenomena iklim ekstrem terjadi.
Herson mengatakan pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen kuat melalui NDC dan SNDC, yang menjadi dasar bagi daerah untuk menyusun langkah adaptasi yang lebih konkret dan terintegrasi.
“Dokumen rencana aksi ini sangat strategis. Kita perlu memetakan risiko, menyiapkan langkah adaptasi, dan memastikan semuanya masuk dalam perencanaan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah mencermati dokumen tersebut agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kalimantan Tengah.
Apresiasi turut ia sampaikan kepada Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim KLHK serta Hans Seidel Foundation atas dukungan dalam penyusunan dokumen.
Lebih lanjut, Herson berharap konsultasi publik ini dapat melahirkan masukan yang konstruktif sehingga menghasilkan dokumen adaptasi yang efektif dan dapat diterapkan di berbagai sektor.
Di sisi lain, Herson juga menjelaskan bahwa penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan dengan dukungan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Hans Seidel Foundation dari Jerman.
Dokumen ini, tegasnya, menjadi pedoman penting saat daerah menghadapi dampak perubahan iklim.
“Rencana aksi ini harus diketahui seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan tiap perangkat daerah, agar program yang disusun dapat selaras dengan langkah adaptasi dan juga dengan RPJMD,” katanya.
Ia menambahkan, dengan adanya pedoman tersebut pemerintah daerah akan lebih siap menghadapi berbagai potensi bencana seperti gelombang panas, kebakaran hutan, banjir, dan kejadian ekstrem lainnya di Kalimantan Tengah. (red/adv)
