PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bapperida menggelar Rapat Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun Anggaran 2025 di Aula Bapperida Kalteng, Selasa (2/12/2025).
Agenda ini menjadi wadah untuk menilai progres, mengevaluasi hambatan, dan memperkuat strategi percepatan sanitasi di seluruh kabupaten/kota.
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Herson B. Aden, yang membacakan sambutan Plt. Sekda Kalteng, menyampaikan bahwa perkembangan sanitasi di daerah masih memerlukan upaya akselerasi signifikan agar sesuai dengan target nasional.
“Sebagian target telah tercapai, namun masih ada yang perlu dipacu. Kita harus memastikan strategi percepatan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat anggaran sehingga keterlambatan pencapaian tidak terulang,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penguatan pembangunan sanitasi merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung agenda SDGs dan RPJMN 2025–2029.
Sanitasi yang baik disebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga terkait erat dengan kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
Dalam paparannya, Herson mengungkapkan bahwa capaian sanitasi aman di Kalimantan Tengah pada 2024 baru mencapai 11,07 persen, jauh di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 30 persen.
“Gap 18,93 persen ini menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan pendanaan, serta pelibatan masyarakat,” jelasnya.
Program PPSP 2025 mencakup berbagai langkah strategis, seperti pendampingan SSK Milestone 1–3 di Kabupaten Kapuas dan Seruyan, pelaksanaan Milestone 4 di Kabupaten Gunung Mas dan Barito Utara, serta pemutakhiran Roadmap Sanitasi Provinsi 2025–2029.
Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya juga disiapkan untuk diusulkan kembali sebagai daerah pendampingan pusat pada 2026.
Tidak hanya itu, pemerintah provinsi menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi oleh sepuluh kabupaten yang telah masuk tahapan Milestone 4 dan pasca-Milestone 4.
Hasil monev diharapkan segera ditindaklanjuti dengan rencana kerja yang lebih terarah sebagai dasar pelaksanaan tahun berikutnya.
Herson juga meminta seluruh kabupaten/kota mempercepat penyampaian laporan implementasi SSK kepada Pokja PPAS Nasional, Provinsi, dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalteng.
Perencanaan sanitasi 2026 kembali diarahkan untuk mendukung penanganan air limbah, stop BABS, pengelolaan sampah, pencegahan stunting hingga peningkatan Indeks Modal Manusia.
“Pembangunan sanitasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal kualitas hidup masyarakat. Karena itu, komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci,” tegasnya. (red/adv)
