MUARA TEWEH – Anggota DPRD Barito Utara, Gun Sri Witanto, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
Ia menilai, akses informasi yang terbuka menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Menurut Gun Sri, setiap kebijakan, program, hingga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah perlu disampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh publik.
Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami arah dan tujuan kebijakan yang dijalankan.
“Keterbukaan informasi akan membuat masyarakat lebih mengerti apa yang sedang dan akan dilakukan pemerintah, sehingga tidak muncul kesan tertutup atau minim transparansi,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menjelaskan, keberadaan regulasi yang kuat menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
Regulasi tersebut mengatur mekanisme pelayanan informasi, batasan informasi yang dapat diakses, serta tanggung jawab pejabat pengelola informasi di setiap instansi.
Gun Sri menilai, dengan adanya pedoman yang jelas, setiap perangkat daerah dapat memberikan informasi yang akurat, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi yang berkesinambungan agar masyarakat memahami hak serta prosedur dalam memperoleh informasi publik.
Kesadaran ini, katanya, akan mendorong peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital juga dianggap sebagai solusi strategis untuk mempercepat penyebarluasan informasi.
Pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan website resmi, media sosial, hingga layanan pengaduan daring sebagai sarana komunikasi yang efektif.
“Dengan teknologi, informasi bisa disampaikan lebih cepat, tepat, dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat,” katanya.
Gun Sri menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan transparansi, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Melalui komunikasi yang terbuka, partisipasi publik dalam pembangunan daerah diyakini akan semakin meningkat.
“Pemerintahan yang terbuka akan melahirkan kepercayaan, dan dari kepercayaan itu tumbuh sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat,” tutupnya. (red/adv)
