PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi PAN, Agi, menyoroti ketimpangan pembangunan di wilayah Kota Palangka Raya.
Ia menilai, sebagai ibu kota provinsi, Palangka Raya seharusnya sudah bebas dari status desa tertinggal.
Sorotan itu muncul setelah Agi melaksanakan reses selama delapan hari di sejumlah kelurahan di wilayah Kecamatan Rakumpit, yang merupakan kawasan terluar Kota Cantik
Dalam kegiatan tersebut, ia menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah, di antaranya Kelurahan Kenarakan, Pager, Gaung Baru, Panjehang, Petuk Berunai, Bukit Suha, dan Muku Baru.
Dari hasil kunjungan itu, Agi menemukan bahwa sebagian besar warga masih menghadapi kendala serius di sektor infrastruktur. Jalan rusak, jembatan yang belum memadai, serta akses antarwilayah yang sulit menjadi keluhan utama masyarakat.
“Masih ada desa tertinggal di wilayah Palangka Raya, padahal ini ibu kota provinsi. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan,” ujar Agi, Rabu (12/11/2025).
Ia menambahkan, perbaikan infrastruktur bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar warga dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dengan kondisi jalan dan jembatan yang layak, aktivitas masyarakat bisa lebih efisien dan produktif.
“Kalau warga sakit atau ada keperluan mendesak, mereka harus menempuh perjalanan panjang dengan dua kali transportasi. Ongkosnya pun bisa mencapai dua ratus hingga tiga ratus ribu rupiah sekali jalan,” ungkapnya.
Agi menegaskan, pihaknya akan terus mengawal aspirasi masyarakat Rakumpit agar bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi maupun instansi teknis yang berwenang.
Ia berharap program pembangunan bisa lebih merata dan menyentuh wilayah-wilayah yang selama ini terabaikan.
“Aspirasi masyarakat ini tidak akan berhenti di catatan reses. Saya akan terus sampaikan dan kawal hingga ke Gubernur dan dinas terkait. Tujuannya agar tidak ada lagi kawasan tertinggal di Palangka Raya,” tegasnya.
Lebih jauh, Agi menyebut bahwa keberadaan desa tertinggal di ibu kota provinsi menjadi ironi yang harus segera diakhiri.
Menurutnya, pemerataan pembangunan tidak boleh hanya terfokus pada pusat kota, tetapi juga harus menyentuh wilayah pinggiran.
“Tidak ada sejarahnya di Indonesia, kota sebagai ibu kota provinsi masih memiliki desa terisolasi. Kita ingin menghapus stigma itu, karena membangun dari pinggiran juga bagian dari tanggung jawab bersama,” tutupnya. (dd)
