MUARA TEWEH – Anggota DPRD Barito Utara, Taufik Nugraha, meminta pemerintah daerah untuk segera menangani kerusakan pada Jembatan Bariyoi yang kini kondisinya semakin mengkhawatirkan.
Bagian pondasi jembatan tersebut dilaporkan mengalami keretakan dan pergeseran yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Jembatan Bariyoi sendiri menjadi satu-satunya jalur utama menuju kawasan transmigrasi KM 38 atau Desa Sei Rahayu di Kecamatan Teweh Tengah.
Kerusakan pada bagian pondasi membuat jembatan ini rawan ambruk jika dilalui kendaraan berat, sementara akses alternatif nyaris tidak tersedia bagi warga sekitar.
“Kerusakan pada pondasi jembatan sudah sangat jelas terlihat. Jangan sampai ada korban dulu baru diperbaiki. Ini menyangkut keselamatan dan mobilitas ribuan warga di kawasan transmigrasi,” tegas Taufik, baru-baru ini.
Taufik mengungkapkan, kondisi jembatan tersebut sempat ia tinjau langsung bersama aparat desa setempat dalam kegiatan Reses I Tahun 2025.
Hasil pantauan menunjukkan kerusakan sudah masuk kategori berat dan perlu segera mendapat penanganan dari pemerintah daerah.
“Warga mengeluh karena kendaraan roda empat mulai enggan melintas. Beberapa bagian jembatan juga mulai turun, dan kalau tidak segera diperbaiki bisa putus total,” ujarnya.
Politisi PDIP ini mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Barito Utara untuk segera turun ke lapangan melakukan pemeriksaan struktural dan menyusun rencana teknis perbaikan.
Ia menilai, langkah cepat sangat dibutuhkan agar jembatan tidak semakin rusak dan biaya penanganan tidak membengkak.
“Jangan tunggu kerusakan makin parah baru ada reaksi. Pemerintah harus tanggap, karena jembatan ini bukan hanya infrastruktur biasa, tapi urat nadi perekonomian warga,” katanya.
Selain mengancam keselamatan, kondisi jembatan yang rusak juga berdampak pada kegiatan ekonomi warga, terutama petani dan pelaku usaha kecil yang rutin mengangkut hasil bumi ke pusat kota. Jika akses terganggu, pendapatan warga pun ikut menurun.
“Setiap hari masyarakat melintas untuk bekerja dan mengangkut hasil kebun. Kalau jembatan ini tak bisa dipakai, aktivitas mereka otomatis terhenti. Ini jelas merugikan,” tambah Taufik.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mendorong agar perbaikan jembatan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah.
Dirinya berharap, sinergi antara DPRD dan eksekutif bisa mempercepat proses perencanaan dan realisasi perbaikan.
“Kami akan kawal terus persoalan ini sampai benar-benar ada tindakan nyata. Pemerintah daerah tidak boleh menunda karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. (red/adv)
