KASONGAN – Dalam upaya memastikan seluruh warga negara memiliki identitas kependudukan yang sah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Katingan melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Kasongan, belum lama ini.
Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara Disdukcapil dan pihak Lapas Kasongan dalam menjamin hak-hak dasar warga binaan, khususnya dalam kepemilikan dokumen kependudukan.
Kepala Disdukcapil Katingan, Sukartie Alijat, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan kependudukan yang merata tanpa diskriminasi.
“Setiap warga negara, termasuk warga binaan, berhak memiliki identitas resmi yang diakui negara. Kami berupaya memastikan seluruh penduduk memiliki data yang valid dan tercatat dalam sistem nasional,” ujar Sukartie.
Ia menambahkan, kegiatan perekaman ini juga berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang.
Dengan data yang akurat, para warga binaan yang memenuhi syarat dapat terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan tetap bisa menggunakan hak pilihnya.
“Dengan memiliki KTP elektronik, mereka tetap dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Ini adalah bagian dari penghormatan terhadap hak politik setiap warga,” jelasnya.
Tak hanya fokus di Lapas, Disdukcapil Katingan juga gencar melakukan program jemput bola di berbagai wilayah seperti sekolah, desa terpencil, hingga kawasan yang sulit dijangkau.
Upaya ini dilakukan agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kependudukan secara mudah dan merata.
“Kami ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam administrasi kependudukan. Petugas kami turun langsung ke lapangan untuk memberikan layanan,” ungkapnya.
Sukartie juga mengapresiasi dukungan penuh dari pihak Lapas Kasongan yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut.
Ia menilai kerja sama lintas lembaga sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan.
“Kami berterima kasih atas sinergi dan dukungan pihak Lapas. Kolaborasi seperti ini diharapkan terus berlanjut, karena administrasi kependudukan bukan hanya urusan data, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap martabat manusia,” pungkasnya. (red/adv)
