KASONGAN – Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Katingan menggelar Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Katingan, Senin (20/10/2025), dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Firdaus.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Setda GHE Doddy, Inspektur Deddy Ferras, serta perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Katingan.
Sementara dari pihak BPK RI, hadir tim pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan interim terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan tahun berjalan.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas rencana kerja, ruang lingkup pemeriksaan, serta mekanisme koordinasi antara tim BPK dan perangkat daerah.
Selain itu, juga ditekankan pentingnya keterbukaan informasi dan penyediaan data yang akurat untuk memperlancar proses pemeriksaan.
Wakil Bupati Firdaus menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen untuk mendukung setiap langkah yang dilakukan BPK demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
“Pemeriksaan ini adalah bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Kami siap memberikan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan hasilnya dapat menjadi masukan berharga untuk peningkatan tata kelola keuangan di Katingan,” ujar Firdaus.
Perwakilan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah menyambut baik kesiapan dan kerja sama yang ditunjukkan oleh jajaran Pemkab Katingan.
Mereka berharap hubungan kerja yang harmonis ini dapat terus terjalin, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara profesional, objektif, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan tata kelola pemerintahan.
Melalui Entry Meeting ini, diharapkan proses pemeriksaan laporan keuangan daerah dapat berlangsung secara optimal, serta menghasilkan rekomendasi yang mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik di Kabupaten Katingan. (red/adv)
