PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana menilai, keberhasilan pemerintah provinsi dalam mencapai target pembangunan tahun 2026 sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan fiskal yang diterapkan sejak awal tahun anggaran 2025.
“Pemerintah provinsi perlu menjaga konsistensi kebijakan fiskal agar target pembangunan tahun depan bisa tercapai sesuai harapan,” kata Okki, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun 2026, terdapat peningkatan target pembangunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan itu harus diimbangi dengan perencanaan anggaran yang efisien serta kebijakan fiskal yang stabil.
Okki menambahkan, pemerintah juga harus mampu menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan daerah, terlebih dengan adanya potensi perubahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
“Menjaga stabilitas keuangan sangat penting, apalagi ada penyesuaian dari pusat. Ini bisa berdampak langsung terhadap pencapaian target pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6 persen pada 2026.
Untuk mendukung hal itu, sektor-sektor produktif seperti pertanian, industri pengolahan, dan jasa harus diperkuat agar mampu memberi dampak signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Selain itu, pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan di kisaran 4,31 hingga 4,89 persen.
Upaya tersebut harus diiringi dengan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Sinergi antara prioritas pembangunan daerah dan pusat harus terus dijaga agar program berjalan searah,” tegas Okki.
Ia juga mengingatkan pentingnya pelatihan kerja berbasis kompetensi dan peningkatan investasi padat karya guna menekan tingkat pengangguran terbuka hingga 3,30 persen pada tahun 2026.
“Optimisme pemerintah dalam menetapkan target ini patut diapresiasi, tapi tentu harus diimbangi dengan kebijakan fiskal yang konsisten dan efektivitas belanja daerah,” tutupnya. (red/adv)
