PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam pengawasan dan pelaksanaan program strategis daerah.
Komitmen itu ditegaskan dalam penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester I Tahun 2025 dan Policy Brief Kolaborasi serta Monitoring Program Lintas Sektoral oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin (20/10t2025).
Laporan Eksekutif tersebut memuat hasil pengawasan terhadap berbagai sektor penting, antara lain pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Dalam laporan juga dibahas percepatan implementasi program Kartu Huma Betang Sejahtera yang menjadi salah satu agenda prioritas daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun Policy Brief yang diserahkan BPKP menyoroti pentingnya pembangunan sistem kolaborasi lintas sektoral berbasis aplikasi.
Sistem ini diharapkan dapat menjadi instrumen pengawasan dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan program strategis lebih sinkron, terukur, dan berorientasi hasil.
Dalam kesempatan tersebut, Agustiar Sabran mengapresiasi dukungan dan kerja sama BPKP yang dinilainya telah berperan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap sinergi yang sudah baik ini terus dijaga. BPKP merupakan mitra strategis dalam memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memperkuat pengawasan adaptif dan kolaboratif dalam mendukung visi pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai,” ucapnya. (red/adv)
