PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Langkah ini dinilai penting menyusul penurunan anggaran dalam APBD 2025.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menyampaikan bahwa program kesehatan bersifat wajib dan tidak boleh terdampak pemangkasan anggaran. Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas instansi agar layanan tetap berjalan maksimal.
“Jangan sampai penyesuaian anggaran membuat pelayanan kesehatan menurun. Semua perangkat daerah harus terlibat, tidak bisa hanya mengandalkan dinas kesehatan,” ujar Sugiyarto, Rabu (1/10/2025).
Ia mencontohkan, program pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya puskesmas semata. Dengan kerja sama, jangkauan pelayanan akan lebih luas dan efektif.
Selain itu, Sugiyarto mengingatkan masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Ia menegaskan pentingnya pencegahan melalui pemeriksaan dini, bukan menunggu hingga sakit.
Politisi Gerindra ini juga mendorong optimalisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di rumah sakit daerah sebagai salah satu strategi menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan.
“Penurunan APBD jangan menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Yang terpenting adalah efisiensi, sinergi, dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal,” tegasnya. (dd)
