MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosandi) terus berupaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam menghadapi era digitalisasi tata kelola pemerintahan.
Hal ini diwujudkan dengan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Katalog Versi 6, E-Purchasing, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta aplikasi SIPD-RI, yang digelar di Hotel Fugo, Banjarmasin, 15–16 September 2025.
E-Katalog Versi 6, yang diberlakukan mulai 2025 sesuai Peraturan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 294 Tahun 2024, menggantikan versi sebelumnya.
Sistem terbaru ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan fitur-fitur modern, seperti integrasi dengan SAKTI untuk pembayaran hingga digitalisasi Berita Acara Serah Terima (BAST).
Bimtek ini dipandu **Kabid Persandian dan Statistik Diskominfosandi, Saroya, serta menghadirkan narasumber M. Kasman, Pengelola PBJ Ahli Madya dari Biro PBJ Setda Provinsi Kalimantan Selatan.
Peserta terdiri atas pejabat pengelola keuangan, operator teknis, pejabat fungsional, hingga staf pelaksana dari bidang terkait.
Pj. Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menyambut baik kegiatan tersebut. “Melalui bimtek ini, aparatur daerah semakin siap memahami mekanisme E-Katalog dan TKDN, serta menguasai aplikasi SIPD-RI. Dengan begitu, pengelolaan belanja pemerintah dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan mendukung produk dalam negeri,” katanya.
Senada, Kepala Diskominfosandi Barito Utara, Mochamad Ihsan, menegaskan bahwa penerapan sistem digital dalam pengadaan barang/jasa dan pengelolaan keuangan merupakan langkah penting dalam transformasi tata kelola pemerintahan.
“Ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan upaya memperkuat layanan publik berbasis teknologi informasi agar lebih efisien dan terpercaya,” ujarnya.
Dengan adanya bimtek ini, Pemkab Barito Utara menegaskan komitmennya mendukung kebijakan nasional dalam penggunaan produk dalam negeri dan digitalisasi tata kelola pemerintahan. (red/adv)
