PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai langkah strategis menghadapi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, kemandirian fiskal menjadi isu penting yang kini mendapat perhatian serius. Dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri RI dan Komisi II DPR RI, perbedaan kekuatan fiskal antarwilayah terlihat jelas, ada daerah yang sudah mandiri dan ada pula yang masih bergantung pada dana pusat.
“Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Kalteng harus mampu memperkuat fiskalnya, karena potensi penerimaan daerah sebenarnya cukup besar,” ujar Edy, baru-baru ini.
Ia menyebut sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan (3P) masih menjadi andalan.
Selain itu, pajak permukaan air, air bawah tanah, pajak kendaraan bermotor, hingga pajak alat berat bisa menjadi instrumen penting untuk meningkatkan PAD.
Edy menambahkan, ketergantungan pada dana bagi hasil pusat bukan solusi jangka panjang, apalagi nilainya cenderung fluktuatif. Tahun 2023, Kalteng menerima lebih dari Rp600 miliar, namun pada 2024 turun menjadi sekitar Rp300 miliar.
“Kalau hanya bergantung pada dana bagi hasil, kita akan kesulitan karena jumlahnya tidak stabil. Daerah harus aktif menggali sumber-sumber pajak yang ada,” tegasnya.
Pemprov Kalteng berharap, melalui penguatan sektor pajak dan pengelolaan potensi daerah secara optimal, tantangan fiskal bisa diatasi. Dengan begitu, pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan. (red/adv)
