PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya untuk mendorong kemandirian fiskal daerah serta menjaga efisiensi belanja dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, saat membacakan jawaban Gubernur Agustiar Sabran atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III Tahun 2025, Senin (25/8/2025), yang dipimpin Ketua DPRD, Arton S. Dohong.
Wagub menegaskan bahwa penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pusat harus diantisipasi dengan strategi baru.
Pemprov, katanya, akan memperluas basis pajak daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset, serta mempercepat digitalisasi pengelolaan PAD.
“Efisiensi belanja tetap dijalankan, tetapi aspek keadilan sosial dan pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama,” jelas Edy.
Pemprov juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,60 persen. Untuk mencapai hal itu, pemerintah mendorong optimalisasi pemasaran produk lokal, intervensi kualitas UMKM, pasar murah, serta pengembangan pariwisata daerah.
Dalam kesempatan itu, Wagub mengakui bahwa APBD Kalteng masih tergolong fiskal rendah karena bergantung pada transfer dari pusat.
“Kami mengajak DPRD sebagai mitra strategis untuk bersama-sama mencari sumber pendapatan baru agar APBD lebih sehat dan mandiri,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan untuk membuka akses wilayah pedalaman dan pesisir.
Sementara itu, penanganan stunting tetap menjadi salah satu prioritas utama pembangunan dengan melibatkan berbagai komponen pemerintahan dan masyarakat.
Mengakhiri penyampaiannya, Wagub Edy menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD. Ia berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD berjalan efektif dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ketua DPRD Arton S. Dohong menambahkan bahwa hal-hal teknis yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (red/adv)
