PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Ferry Khaidir, menyoroti persoalan agraria yang terjadi di Seruyan Tengah, termasuk hambatan bagi petani akibat status kawasan Hutan Produksi (HP).
Ferry menilai, status HP saat ini membuat petani kesulitan memperoleh bibit dan mengembangkan lahan pertanian.
Kondisi ini, kata dia, berpotensi memperburuk kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kawasan yang ada itu berstatus HP, sehingga kita tidak bisa mengusulkan pengadaan bibit. Padahal ini untuk kepentingan petani lokal,” ujarnya baru-baru ini.
Ia juga mengungkap adanya konflik agraria yang melibatkan perusahaan, seperti PT BJAP, yang dinilai bisa mengganggu kelancaran produksi pertanian.
“Konfliknya luar biasa di sana. Kalau dibiarkan, petani tidak bisa panen massal, lalu timbul konflik berkepanjangan. Bahkan kebun yang sudah ditanami bisa saja dirampas,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan II Kotawaringin Timur dan Seruyan itu mendorong pemerintah provinsi mengambil langkah tegas.
Menurutnya, pembebasan status HP untuk kepentingan rakyat bukan hal yang sulit dilakukan jika ada kemauan.
“Apa sih yang tidak bisa dilakukan negara ini demi kesejahteraan rakyat? Masyarakat pun membuka lahan hanya satu atau dua hektare saja,” tambahnya.
Ferry berharap seluruh pihak terkait dapat bekerja sama menyelesaikan masalah ini dan memberikan kepastian hukum bagi petani. “Ini menjadi PR kita bersama,” pungkasnya. (dd)
