PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyoroti lambatnya realisasi program cetak sawah yang menjadi bagian Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang pangan.
Hingga Juli 2025, progres fisik baru mencapai 13.456 hektare atau 15,7 persen dari 67.149 hektare yang telah dikontrakkan.
“Capaian ini masih jauh dari optimal dan butuh langkah perbaikan cepat agar tidak menghambat tujuan swasembada pangan,” ujarnya, baru-baru ini.
Legislator Partai Golkar ini mengapresiasi Kalteng yang menjadi daerah prioritas PSN.
Namun, ia menekankan pentingnya tata kelola yang baik, penyediaan alat berat, serta penyelesaian persoalan legalitas lahan untuk menghindari konflik dengan masyarakat.
Nafsiah juga mendukung langkah pemerintah memberi sanksi kepada kontraktor yang tidak memenuhi kewajiban dan pembentukan tim pengawalan lintas lembaga.
“Kunci keberhasilan bukan hanya berapa hektare sawah tercetak, tapi seberapa produktif dan berkelanjutan lahan itu dikelola,” tegasnya.
Ia meminta program dilanjutkan dengan penyediaan petani penggarap, sarana produksi, alsintan, hingga penguatan kelompok tani.
Koordinasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dinilai vital untuk memastikan program ini benar-benar mendukung ketahanan pangan jangka panjang. (dd)
