PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng meminta Pemprov segera mengambil tindakan nyata terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Masalah tersebut dinilai sebagai isu strategis yang perlu ditangani dengan perencanaan dan koordinasi matang.
Peringatan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III yang digelar DPRD Kalteng baru-baru ini.
Dalam forum tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyoroti pentingnya langkah cepat dan tepat sebelum penyusunan APBD Perubahan 2025 dilakukan.
Juru Bicara (Jubir) Banggar DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengatakan bahwa defisit anggaran bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mendorong Pemprov agar segera melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri. Hal ini penting untuk memastikan kejelasan atas dana kurang salur yang menjadi salah satu penyebab defisit,” ujarnya.
Ia menambahkan, meski DPRD menyetujui substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024, terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Salah satu di antaranya adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang harus segera ditindaklanjuti.
“Temuan BPK menjadi bahan evaluasi penting dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan ke depan,” lanjut Nafsiah.
Banggar DPRD berharap, kelemahan dalam pelaksanaan APBD 2024 dijadikan pelajaran berharga untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan di tahun-tahun mendatang.
“Kita harus pastikan bahwa setiap anggaran terserap dengan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (dd)
