PALANGKA RAYA – Provinsi Kalteng mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp7,16 triliun pada triwulan I tahun 2025. Angka ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp3,30 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp3,86 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalteng, Sutoyo, menyampaikan bahwa capaian tersebut mengalami pertumbuhan signifikan dibandingkan triwulan IV tahun 2024 (quarter-to-quarter), yakni meningkat sebesar 43,50 persen dari Rp4,98 triliun.
Secara tahunan (year-on-year), pertumbuhannya mencapai 72,04 persen dibanding periode yang sama tahun lalu dengan realisasi Rp4,16 triliun.
“Secara sektoral, sektor primer masih mendominasi. Investasi tertinggi berasal dari sektor pertambangan sebesar Rp2,72 triliun, diikuti sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebesar Rp2,59 triliun, serta industri makanan Rp980,73 miliar,” ujar Sutoyo, Rabu kemarin (11/6/2025).
Untuk PMA, tiga subsektor teratas yaitu:
- Tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan: Rp1,76 triliun.
- Industri makanan: Rp894,79 miliar.
- Pertambangan: Rp525,61 miliar.
Sementara pada PMDN, realisasi tertinggi tercatat pada:
- Pertambangan: Rp2,20 triliu.
- Tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan: Rp825,43 miliar.
- Jasa lainnya: Rp434,56 miliar.
Target realisasi investasi Kalteng tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp25,93 triliun oleh Kementerian Investasi/BKPM. Data ini bersumber dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan secara periodik oleh pelaku usaha, baik dalam tahap konstruksi (setiap enam bulan) maupun tahap operasi produksi (setiap tiga bulan).
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur, Edy Pratowo telah menegaskan visi pembangunan daerah lima tahun ke depan, yakni ‘Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Dayak dan masyarakat Kalteng (Manggatang Utus)’, dalam kerangka NKRI menuju Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat menyongsong Indonesia Emas 2045.
Salah satu misi untuk mewujudkan visi tersebut yaitu optimalisasi pendapatan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam lokal berbasis hilirisasi, dengan prinsip ekonomi hijau dan biru. Realisasi investasi yang terus meningkat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Investasi bukan hanya mendorong kegiatan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli, serta kualitas pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, hal ini berdampak positif pada pendapatan asli daerah dan distribusi kesejahteraan,” tutup Sutoyo. (red/adv)
