KASONGAN – Wakil Bupati (Wabup) Katingan, Firdaus membuka secara resmi kegiatan forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan untuk periode 2025-2029, Kamis, (27/3/2025).
Dalam sambutannya, Firdaus menyebut pelaksanaan forum konsultasi publik merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
Selain itu, forum tersebut juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 yang mewajibkan agar rancangan awal RPJMD dibahas bersama dengan seluruh stakeholder daerah untuk mendapatkan masukan dan saran terkait isu strategis, permasalahan, strategi, serta arah kebijakan pembangunan.
“Forum ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk memastikan bahwa RPJMD yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat Katingan,” katanya.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan yang akan dilaksanakan sejalan dengan visi pembangunan yang lebih besar, baik itu RPJMN 2025-2029 maupun RPJMD Provinsi Kalteng,” tambahnya.
Pada kesempatan itu juga, Firdaus menekankan pentingnya proses pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, pembangunan daerah tidak hanya harus berfokus pada potensi yang ada, tapi juga pada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
Maka dari itu, penyusunan dokumen perencanaan menjadi sangat penting sebagai bentuk komitmen pemda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkualitas dan efektif.
Dikatakannya, pembangunan daerah merupakan proses yang memerlukan pemahaman dan kerja sama dari seluruh pihak. Dokumen perencanaan yang disusun tidak hanya dipahami oleh pemda namun juga oleh seluruh stakeholder.
“Kami berharap agar seluruh pihak dapat memberikan masukan yang konstruktif demi terwujudnya RPJMD yang lebih baik,” ujarnya.
Firdaus juga menyampaikan, tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Katingan dalam melaksanakan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi anggaran dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
“Kita saat ini menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, yang berdampak pada kemampuan fiskal kita di daerah. Jadi, kita perlu meningkatkan PAD dan menggali potensi sumber pendanaan lainnya agar pembangunan di Katingan dapat terus berjalan sesuai dengan rencana yang ada,” tuturnya.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya fokus pada program-program unggulan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, serta memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan dapat digunakan secara efektif dan efisien.
“Ke depan, kami mengajak seluruh jajaran Pemkab Katingan untuk bersama-sama fokus pada program yang benar-benar strategis, dan berupaya keras agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
Disampaikannya juga beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh kepala perangkat daerah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik.
Adapun itu yakni setiap kepala perangkat daerah diharapkan dapat menyusun rencana strategis yang mengoptimalkan kapasitas fiskal daerah.
Rencana tersebut harus efektif, efisien, dan ekonomis agar dapat berkontribusi maksimal dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah, kemudian penyusunan perencanaan yang berkualitas harus didasarkan pada data yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan.
Maka dari itu, penguatan data dan analisis yang tajam sangat diperlukan, serta pemanfaatan aplikasi yang tersedia, seperti e-Walidata SIPD, serta setiap kepala perangkat daerah diwajibkan memahami target kinerja pembangunan daerah dan mampu merancangnya ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
Lebih lanjut, komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder perlu dilakukan, terutama dalam forum penyusunan Renstra perangkat daerah, setelah rancangan awal RPJMD disepakati bersama DPRD dan Pemprov Kalteng.
“Pastinya kita berharap hasil forum ini dapat memberikan arah yang jelas bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Katingan ke depan, yang tidak hanya mencakup sektor-sektor strategis tapi juga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan program-program pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung,” tutupnya. (*/dd)
