PALANGKARAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalteng, Sri Widanarni mewakili Sekda membuka secara langsung kegiatan pelaksanaan konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalteng Tahun 2026, Kamis, (6/2/2025).
Dalam sambutan Sekda Kalteng yang dibacakan oleh Sri Widanarni menyampaikan prioritas pembangunan Kalteng kedepan.
Dikatakannya, tema pembangunan yang telah ditetapkan untuk Kalteng tahun 2025-2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 yaitu ‘Penguatan Pondasi Transformasi’.
“Prioritas pembangunan untuk tahun 2025-2026 yaitu Kalteng sebagai lumbung pangan Nasional atau swasembada pangan, pusat konservasi internasional, pusat hilirisasi industri dan sektor pengolahan, peningkatan sektor kependidikan dan kesehatan, kakan bergizi gratis dan ketahanan pangan, air dan energi,” ucapnya.
Ia menerangkan, zonasi pembangunan Kalteng berdasarkan RPJPD tahun 2025-2045 terbagi menjadi tiga wilayah Zonasi Pembangunan, yaitu zona barat, tengah, dan timur.
“Untuk tema pembangunan per wilayahnya yaitu zona timur hilirisasi pangan, lumbung energi baru dan terbarukan kalimantan, serta positioning sebagai mitra pembangunan IKN di Kaltim,” ungkapnya.
Sementara itu, tema pembangunan di zona tengah yakni berkaitan dengan hubungan pusat perdagangan dan jasa, pengembangan sentra pertanian terintegrasi, serta pusat riset dan pendidikan.
Kemudian untuk zona barat yaitu pusat hilirisasi sumber daya alam (SDA), kawasan hubungan perdagangan besar, serta konservasi taman nasional berkelanjutan.
Disebutjannya bahwa, inkronisasi, sinergisitas dan harmonisasi antarsektor dan antarwilayah dalam proses pembangunan sangat diperlukan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.
“Semua ini harus dimulai dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang mencakup harmonisasi, sinergisitas dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, serta antar tingkat pemerintahan,” ujarnya.
“Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan provinsi memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas provinsi atau program prioritas maupun kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan,” tambahnya.
Berkenaan dengan penyusunan RKPD tahun 2026, ia meminta agar Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan perhatian penuh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kalteng, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Hilirisasi sudah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, sehingga kita harus mendukung hal tersebut, karena akan meningkatkan nilai tambah yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, dirinya juga meminta agar pihak-pihak terkait atau pemangku kepentingan untuk dapat mempertahankan kualitas pembangunan infrastruktur dan ikut mendukung ketertarikan investor guna menanamkan modalnya di Kalteng.
Selanjutnya, pembangunan sarana dan prasarana produksi yang telah dilaksanakan juga agar dapat didukung dengan menjamin ketersediaan bahan baku, misalnya pabrik pakan ternak, harus bisa memperhatikan ketersedian bahan baku, salah satunya mendorong peningkatan produksi jagung.
“Kita juga harus bisa memastikan bahwa sektor lain bisa terlibat terutama dalam hal pemasaran hasil produksi. Ini harus bisa menjadi perhatian bersama dalam rangka menanggulangi atau menekan angka inflasi,” tutupnya. (dd)
