PALANGKARAYA – Komisi I DPRD Kalteng yang diketuai oleh Muhajirin berserta anggotanya melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng pada Senin kemarin, (3/2/2025).
Kedatangan jajaran Komisi I ini disambut langsung oleh Kepala Bapenda Kalteng, Anang Dirjo beserta jajaranya.
Adapun agenda kunjungan itu yakni dalam rangka menindak lanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DRPD Kalteng dengan dengan mitra kerja yakni Bapenda yang diselenggarakan pada 21 Januari 2025 lalu.
Pertemuan ini guna membahas Proyeksi dan Strategi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemberlakuan Opsen Pajak dan hal lain yang dianggap perlu, juga akan menentukan upaya peningkatan PAD di Kalteng kedepannya.
Dalam pertemuan kali ini ada beberapa hal yang dibahas oleh kedua belah pihak diantaranya yaitu terkait dengan kenaikan tarif pajak kendaraan pada tahun 2025 dan ketransparanan dalam sistem Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Selain itu juga, membahas mengenai SOP ETLE yang harus diketahui oleh masyarakat, serta tentang inisiatif dewan untuk membuat Perda perlindungan petani sawit juga dalam bidang pertanian dan budidaya kelautan.
Muhajirin mengatakan, Bapenda merupakan lumbung PAD, oleh karenanya sangat penting bagi pihaknya mengetahui langkah atau strategi yang dilakukan oleh Bapenda dalam upaya meningkatkan PAD.
“Pastinya Komisi I siap membantu dan memfasilitasi dalam segi sarana dan prasarana demi mengupayakan pencapaian target PAD di Kalteng,” ucapnya.
Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering mengutarakan hal yang sama yakni siap membantu jika terdapat kendala pada UPT Samsat dalam proses penanganan pajak kendaraan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan.
“Sebagai mitra kerja sudah sepatutnya kita untuk saling membantu karena ini tujuannya untuk daerah dan mensejahterakan masyarakat, PAD penting ditingkatkan agar pembangunan bisa terus berlanjut,” tukasnya. (dd)
