DPRD KALIMANTAN TENGAHHEADLINE

Anggota DPRD Kalteng Soroti Minimnya Realisasi Aspirasi Masyarakat di Lamandau

19
×

Anggota DPRD Kalteng Soroti Minimnya Realisasi Aspirasi Masyarakat di Lamandau

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kalteng dari Dapil III, Bryan Iskandar.

PALANGKARAYA – Anggota DPRD Kalteng dari Dapil III meliputi Kabupaten Kobar, Lamandau dan Sukamara, Bryan Iskandar menyoroti minimnya realisasi aspirasi masyarakat di Kabupaten Lamandau.

Bahkan kurang maksimalnya realisasi aspirasi masyarakat itu hampir kurang lebih 5 tahun terakhir ini, sehingga diharapkan untuk 5 tahun kedepan pemerintah terutama Provinsi Kalteng dapat lebih serius dalam merealisasi aspirasi masyarakat di Lamandau.

“Banyak aspirasi yang tidak direalisasi oleh pemerintah selama 5 tahun terakhir, kita akan terus mengawal hal ini, dan berharap aspirasi-aspirasi masyarakat bisa direalisasi dalam 5 tahun kedepan,” ucapnya, Selasa, (4/2/2025).

Baca Juga  Pemprov Kalteng Angkat Ribuan ASN Baru, DPRD: Ini Momentum Tingkatkan Pelayanan Publik

Banyak aspirasi masyarakat yang telah pihaknya himpun sejak dulu bahkan sekarang ini khususnya di Kabupaten Lamandau baik itu pada bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan lain sebagainya.

Ia mencontohkan dibidang infrastruktur, masyarakat terutama di sejumlah desa meminta agar dibangun jalan antardesa maupun kecamatan untuk memperlancar akses masyarakat.

Kemudian dibidang kesehatan, khususnya para dokter spesialis berharap tunjangan mereka ditingkatkan, hal ini penting untuk diperhatiakn suapay para dokter yang bertugas di daerah dapat lebih semangat dalam menjalankan tugasnya.

Baca Juga  Perpani Kalteng Resmi Tetapkan Ketua Baru dan Target Emas

“Sedangkan dibidang pendidikan, ada banyak anak-anak yang putus sekolah. Tentu hal ini harus diperhatikan dengan memberikan beasiswa dan semacamnya supaya anak-anak bisa melanjutkan pendidikan mereka,” tuturnya.

Begitu juga aspirasi pada bidang lainnya, diharapkan bisa menjadi perhatian serius. Pasalnya, merealisasi aspirasi masyarakat menjadi kewajiban pemerintah guna menciptakan keadilan dalam pembangunan dan kesejahteraan.

“Pastinya kita tidak ingin adanya kesenjangan dalam pembangunan, terlebih lagi yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat, ini tentu hal yang sangat dibutuhkan dan perlu jadi skala prioritas oleh pemerintah,” tutupnya. (dd)

Baca Juga  Kepala OPD Dilibatkan Langsung dalam Tangani Stunting
+ posts