PALANGKARAYA – Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Siti Nafsiah mengimbau kepada seluruh pimpinan dan tenaga pendidik supaya dapat lebih memperkuat integritas dalam pengelolaan dana anggaran.
Ia menjelaskan, Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan yang diselenggarakan oleh KPK RI setiap tahunnya merupakan alat penting untuk memetakan kondisi integritas sektor pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di Kalteng.
“Dari indeks integritas pendidikan sebesar 73,7 pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kita berada pada kategori korektif yang memerlukan perbaikan segera,” katanya, Jumat, (16/8/2024).
Menurutnya, salah satu temuan penting dari survei tersebut adalah adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, yang menuntut perhatian khusus dan tindakan tegas dari seluruh pihak terkait.
Pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2024 Wilayah Kalteng yang diadakan pada tanggal 23 April 2024 lalu, ia membeberkan pihak Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama telah menekankan pentingnya penegakan hukum yang diiringi dengan upaya evaluasi untuk mencegah kesalahan serupa terjadi kembali.
“Kami sejalan dengan pandangan ini bahwa upaya penindakan harus bersifat integratif, mencakup penindakan tegas serta edukasi untuk pencegahan yang efektif,” tuturnya.
Ia menegaskan, Komisi III DPRD Kalteng, berkomitmen untuk mendukung setiap langkah dan rekomendasi KPK.
“Kami akan terus mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan perbaikan sistemik guna menutup celah-celah korupsi dalam pengelolaan dana BOS,” ujarnya.
Selain itu, pihkanya juga mengajak seluruh masyarakat, terutama tenaga pendidik dan pimpinan satuan pendidikan, untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan anggaran.
“Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kami yakin dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, transparan, dan berintegritas di Kalteng,” tutupnya. (dd)
