PALANGKARAYA – Tim Pemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Willy M Yoseph – Habib Ismail bin Yahya melalui Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Donny Y Laseduw meminta agar kegiatan Jambore Tani tahun 2024 ditunda.
Donny menilai, kegiatan Jambore Tani se-Kalteng yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 – 25 Oktober 2024 tersebut rawan dipolitisasi, sebab dilaksanakan bertepatan dengan perhelatan Pilgub Kalteng 2024.
Ia pun mengatakan, Jambore Tani 2024 ini sebenarnya kegiatan yang sangat baik dan harus didukung, akan tetapi momentum pelaksanaannya yang kurang tepat sebab bertepatan dengan perhelatan Pilkada.
Terlebih, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, even itu akan melibatkan Petani, Penyuluh dan Perangkat Desa (Kepala Desa) se-Kalimantan Tengah, dengan total jumlah 5.000 orang.
“Kami sebenarnya sangat mendukung adanya kegiatan ini. Namun, waktunya yang kami nilai kurang tepat, karena dilaksanakan sebelum hari H pencoblosan Pilgub Kalteng 2024,” ucapnya Jumat, (18/10/2024).
“Untuk itu, kami meminta agar kegiatan tersebut ditunda terlebih dahulu, dan dilaksanakan setelah hari pencoblosan Pilgub Kalteng nantinya,” tambahnya.
Donny mengungkapkan, terkait hal ini pihaknya sudah melakukan upaya dengan melayangkan surat kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura maupun Polda Kalteng.
“Bahkan, surat itu pun akan kita tembuskan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian,” ujarnya.
Donny menjelaskan, permintaan penundaan pelaksaan Jambore Tani tahun 2024, tentunya atas alasan pertimbangan penegakan proses demokrasi khususnya dalam memberikan rasa keadilan bagi seluruh Paslon.
Ia menyebut, semua pihak tentunya tidak ingin demomrasi yang ada saat ini tercoreng, sehingga kegiatan Jambore Tani ini harus ditunda terlebih dahulu guna memberikan keadilan bagi seluruh Paslon yang berkontestasi dalam Pigub Kalteng 2024 termasuk Paslon Nomor Urut 1.
Sementara itu, Humas Tim Pemenangan Willy – Habib melalui juru bicara, Syahrudin Durasid menyebut apabila kegiatan Jambore Tani 2024 tetap dilaksanakan, maka hal itu terindikasi sebagai kampanye terselubung yang cenderung bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.
“Dikhawatirkan, kegiatan Jambore Tani 2024 se-Kalteng itu akan disusupi sebagai kampanye terselubung. Apalagi kegiatan tersebut terafiliasi langsung dengan Paslon Nomor Urut 3. Sehingga, bisa dianggap merugikan Paslon lain,” tuturnya.
Oleh karena itu, Syahrudin juga meminta supaya pihak penyelenggara Pilkada yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemiihan Umum (Bawaslu) untuk memperhatikan kegiatan yang berpotensi di Politisasi oleh salah satu Paslon.
“Kemarin saya sudah mendapatkan informasi bahwa pihak Bawaslu telah menyurati Gubernur terkait perihal seperti bansos dan lain-lain. Entah itu benar atau tidak, tetapi kita minta agar pesta Demokrasi bisa berjalan tanpa adanya potensi kecurangan yang nampak didepan mata,” tutupnya. (dd)
