PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2027 yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta berorientasi pada hasil pembangunan yang terukur.
Menurutnya, dokumen RKPD tidak hanya menjadi kewajiban tahunan pemerintah daerah, tetapi harus menjadi instrumen strategis dalam menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat di berbagai sektor.
Ia menyampaikan, proses penyusunan rancangan awal RKPD 2027 telah melalui tahapan konsultasi publik yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah hingga pemangku kepentingan lainnya.
Forum tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan perencanaan pembangunan berjalan secara partisipatif dan transparan.
“Kami telah melakukan konsultasi publik untuk rancangan awal RKPD 2027, dan masukan-masukan dari berbagai pihak dapat memperkaya rencana program ke depan,” ujarnya, Senin (9/2/2026).
Junaidi menekankan, sinergi antara DPRD sebagai fungsi pengawasan dan penganggaran dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan harus terus diperkuat.
Dengan kolaborasi yang baik, ia optimistis program yang dirumuskan tidak sekadar formalitas administratif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.
Selain itu, ia mengingatkan agar penyusunan RKPD 2027 memperhatikan capaian indikator pembangunan pada tahun sebelumnya.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui program mana yang perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau disesuaikan dengan kondisi terkini.
“Dalam hal ini juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan capaian indikator pembangunan tahun sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan isu strategis pembangunan tahun 2027,” katanya.
Ia menilai, tantangan pembangunan ke depan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, pemerataan, dan keberlanjutan lingkungan.
Oleh karena itu, perencanaan harus disusun secara komprehensif dan berbasis data.
Beberapa sektor prioritas yang perlu menjadi perhatian, lanjutnya, antara lain peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan agar lebih efektif dan akuntabel.
“Prioritas-prioritas seperti pendidikan, ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan tata kelola pemerintahan harus dijalankan dengan baik dalam kegiatan pembangunan,” tutupnya. (dd)
